Ahmad Fauzan Sazli
Puluhan aktivis mahasiswa Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) membawa spanduk yang berisi penolakan atas berlangsungnya pertemuan High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di depan kampus STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Rabu, (27 03/2013). FOTO : Yudi Rijali.
TANGERANG, KabarKampus – Sebanyak 55 mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) menggelar aksi di depan kampus STIE Ahmad Dahlan, Tangerang, Rabu, (27/03/2013). Aksi tersebut digelar sebagai penolakan atas digelarnya pertemuan High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di Bali.
Dalam aksinya puluhan mahasiwa yang terdiri dari kampus Universitas Pamulang dan Universitas Muhammadiyah menggelar orasi secara bergantian. Mereka juga membagikan selebaran kepada masyarakat mengenai alasan penolakan pertemuan tersebut.
“Pertemuan tersebut membuka peluang pejajahan asing secara langsung di Indonesia,” kata Boma Angkasa, Mahasiswa Hukum Unpam kepada KabarKampus.
Menurutnya, dalam pertemuan itu akan membahas penanaman modal di Indonesia. Yang nantinya pemodal asingtersebut bisa menguasai 90 persen sumber daya alam Indonesia dengan waktu kontrak 90 tahun.
“Hal ini akan membuat tanah adat, ulayat masyarakat Indonesia bisa diambil,” jelas Boma.
Boma mengungkapkan, bahwa SBY adalah orang yang sangat bertanggung jawab dengan kondisi percepatan AFTA 2020 – 2015. Mereka menduga SBY merancang pelemahan imunitas bangsa dalam amandemen ke-4 pasal 33 UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2007, UU No.38 Tahun 2008, dan Pepres 36 Tahun 2010. Untuk itu Boma mengingatkan kepada mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan pertemuan tersebut.
Pertemuan High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di Bali merupakan pertemuan keempat, setelah sebelumnya digelar di New York, London, dan Monrovia. Dalam pertemuan yang berlangsung dari tanggal 25 – 27 Maret 2013 tersebut membahas kemitraan global dan perangkat implementasi agenda pembangunan pasca tahun 2015.[]
