JAKARTA, KabarKampus – Belasan Organisasi yang tergabung dalam Koalisi Publik untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KAP KPK) menyatakan dukungan untuk Ahmad Taufik (Ate) sebagai Komisioner KPK. Mereka menganggap sosok Ate mampu mengembalikan marwah KPK sebagai oksigen demokrasi.
Hadi Joban, Juru bicara KAP KPK mengatakan, lahirnya KPK dari rahim reformasi diyakini publik sebagai “oksigen demokrasi” yang menjadi amunisi dalam menumpas praktik-praktik korupsi demi tumbuh dan berkembangnya iklim demorkasi. Sejumlah gebrakan telah dilakukan KPK diantaranya tertangkapnya Akil Muhtar, ketua Mahkamah Konstitusi dan Setyabudi Tejocahyono, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung.
“Oleh karena gebrakan dan gerakan yang luar biasa hebat, terdapat potensi untuk dilemahkan, bahkan tragisnya dihancurkan,” terang Hadi di Jakarta, Kamis, (18/09/2014)
Ia menjelaskan, bertepatan dengan berakhirnya masa pengabdian saalah satu komisioner KPK, maka diperlukan orang setengah malaikat yng mampu mengawal KPK dalam mewarnai perjalanan bangsa. Dialah Ahmad Taufik, orang yang mereka anggap tepat mampu mewakapkan jiawa dan raganya untuk mengisi kekosingan tersebut.
“Karena ia lahir dari pergulatan rezim otoritarian yang korup dan muncul serta melawan hingga dirinya harus mendekam dinginnya jeruji besi,” terang Hadi.
Tak hanya itu, menurut Hadi, sebagai seorang jurnalis, Ate merupakan seorang jurnalis senior yang berintegritas dan pro terhadap demokrasi dan membasmi praktik korupsi. Sepanjang perjalanannya sebagai jurnalis, ate pernah mendapatkan sejumlah pengharagaan yakni, Internasional Press Freedom Award Committe to Protect Jounalist New York 1995, Indonesia Press Freedom Award, Tasrief Award, Jakarta 1995, Digul Award, Indonesia NGO’s Human Rights Award 1996, dan Mochtar Lubis Award 2011 kategori berita pelayanan publik.
Hadi menegaskan, berangkat dari situasi di atas, mereka mendukung dan mendaulat Ate sebagai komisioner KPK. Mereka juga mendesak Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, serta Komisi III DPR dan presiden untuk menindaklanjuti seruan publik dan dukungan ini.
Adapun belasan organisasi tersebut yakni, KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu, Lembaga Bela Keadilan, Garda Kemerdekaan, SAKTI (Serikat Kerakyatan Indonesia), Garda Suci Merah Putih, Ikatan Alumni UNISBA, Komunitas Budaya Guntur, Petisi Kedaulatan, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), HMI Komisariat Fakultas Teknologi Universitas Gunadarma, Satgas TPM (Satuan Tugas Tim Pemberantasan Mafia), dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).[]
