Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Hasil Capim KPK

BANDUNG, KabarKampus – Alisi Masyarakat Sipil Indonesia menolak hasil seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hasil seleksi tersebut, panitia seleksi menetapkan Muhammad Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata sebagai kandidat yang lolos seleksi.

Willy Hanafi, dari LBH Bandung mengatakan, penolakan hasil seleksi tersebut karena mereka menilai, penetapan dua calon Pimpinan KPK berada pada masa kritis transisi  pergantian Presiden Republik Indonesia. “Sehingga tidak terbebas dari dugaan sarat kepentingan untuk mengamankan pihak pihak tertentu pasca Presiden Susilo Bambang Yudhoyono demisioner,” kata Willy.

Selanjutnya menurut Willy, dalah proses penetapan dua Calon Pimpinan KPK yang diumumkan ke publik tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar transparansi karena tidak menjelaskan kriteria penilaian dalam penetapan hasil seleksi. Sehingga menimbulkan ketidak jelasan informasi di publik.

- Advertisement -

Selain itu kata Willy, mereka menolak karena  pengumuman hasil seleksi yang dijadwalkan pada tanggal 13 Oktober 2014 menjadi tanggal 16 Oktober 2014. “Ini semakin menjadi tanda tanya besar bagi publik akan independensi Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK apalagi pada tanggal 10 Oktober 2014 Panitia Seleksi telah mengantongi dua nama Calon Pimpinan KPK,” terang Willy.

Karena alasan tersebut, Willy menegaskan, mereka merekomendasikan kepada Presiden terpilih Joko Widodo agar setelah dilantik memperbaiki kualitas seleksi Calon Pimpinan KPK. Proses seleksi Calon Pimpinan KPK dikembalikan kepada tahapan  Hasil Profile Assessment yang menetapkan 6 Calon Pimpinan KPK dan membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang baru untuk menuntaskan proses seleksi tersebut.

Kemudian, menurut Willy, mereka mengharapkan kepada anggota DPR RI yang baru mencermati kekhawatiran rakyat terhadap kualitas penetapan calon pimpinan KPK dan mengawal proses seleksi calon pimpinan KPK selanjutnya secara kualitatif. Selain itu mereka menghimbau semua elemen demokrasi termasuk media massa untuk bersama-sama mencermati dan mengawal proses seleksi Calon Pimpinan KPK agar terbebas dari kepentingan status quo yang hendak mengamankan diri dan koleganya.[]

- Advertisement -