JAKARTA, KabarKampus – Lima bulan pelantikan Jokowi JK, Indonesia bukan dihadapkan pada sebuah perubahan yang lebih baik, namun dihadapkan dalam sebuah krisis. Mulai dari kekisruhan politik dalam negeri, melemahnya nilai tukar rupiah, dan keadilan hukum.
Pandu Wibowo, Ketua Litbang Dema Fisip UIN Jakarta mengatakan, krisis tersebut dimulai dari krisis politik yang berlanjut ke krisis ekonomi dan hukum. Krisis politik yang ditandai dengan perseteruan antara KMP dan KIH membuat pertama kalinya Indonesia mengalami devided government (pembelahan parlemen).
“Tentu hal ini akan menghambat program-program kerja eksekutif dan legislatif kedepannya. Krisis selanjutnya adalah krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah atas dollar diatas 13.000,” kata Pandu dalam diskusi “Evaluasi Kabinet Kerja Jokowi JK : Analisis Sektor Politik, Ekonomi, dan Hukum yang digelar DEMA FISIP UIN Jakarta di kampus Fisip UIN Jakarta, Kamis, (26/03/2015).
Terlebih kata Pandu, Direktur Institute Development of Economics and Finance (Indef), Sri Hartati menilai paket Jokowi untuk menguatkan nilai tukar rupiah belum tentu efektif. Karena kalau pemerintah gagal, rupiah akan bablas ke angka 14.000 per dollar AS.
Selajutnya, jelas Pandu, selain krisis politik dan ekonomi, Indonesia juga sedang mengalami krisis hukum. Menurut Pandu, pemerintah seolah menutup mata dan menabrak konstitusi terhadap penyelesaian konflik di kubuh PPP dan Golkar. Secara sepihak, pemerintah melalui Kemenhumkam lebih melegalkan kubu Romahurmuzy dan Agung Laksono yang jelas-jelas kubu mereka tidak memenuhi syarat dan tidak didukung penuh oleh mayoritas kadar-kadernya.
Pandu mengungkapkan, masalah hukum yang lain adalah pembatalan eksekusi mati Dua Bali Nine. “Pembatalan yang mengandung tanda tanya besar, terlebih setelah Australia mengatakan akan membongkar kecurangan Jokowi JK di Pilpres jika tetap melakukan eksekusi mati terhadap kedua warga negaranya.” Ujarnya.
Senada dengan Pandu, Fikri Ismail, Koridinator CIDES UIN Jakarta menegaskan, pemerintah harus lebih serius lagi menyelesaikan krisis politik, ekonomi, dan hukum. Terutama dalam ekonomi, pemerintah harus menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan. “Barang ekspor kita harus melebihi Jumlah barang impor kita jika ingin rupiah menguat,” katanya.
Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan krisis politik, ekonomi, dan hukum. Terutama sektor ekonomi, pemerintah harus menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dimana menjadi salah satu akibat melemahnya rupiah. Jika pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah ini, maka rupiah akan terus melemah, terlebih jika paket yang dilakukan Jokowi gagal.
Sementara itu, Rifqi Syahrizal, Presiden DEMA FISIP UIN Jakarta mengatakan, Joko Widodo sebagai Presiden RI harus merdeka. Merdeka dari siapapun yang mencoba menggerakannya.
“Jokowi juga harus memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjalankan amanah rakyat dan amanah konstitusi dengan benar. Bagi mahasiswa yang ingin turun kejalan silahkan asal tujuannya baik untuk membela hak rakyat dan menyadarkan pemerintah. Kita DEMA FISIP juga akan melangsungkan rapat dan pembicaraaan lajutan terkait hal ini dengan BEM FISIP se-Jawa Barat,” ujarnya.
Turut hadir juga dalam diskusi ini adalah pengurus DEMA fakultas lain, lembaga penelitian mahasiswa CIDES Campus, dan gerakan mahasiswa seperti KAMMI dan HMI yang juga meramaikan diskusi. Diskusi dititup dengan rencana turun ke jalan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. ““Jika jaket biru berlambang UIN Jakarta sudah turun kejalan, berarti ada yang salah dengan pemerintah,” tutup Pandu.[]
