ABC AUSTRALIA NETWORK
Susan McDonald
Perdana Menteri Australia mensinyalkan Pemerintah Federal pekan ini akan mengumumkan rencana kebijakan mereka mencabut status kewarganegaraan warga Australia yang terlibat kegiatan terorisme, sehingga mereka tidak lagi menjadi bagian dari keluarga besar rakyat Australia.
Pemerintah Federal Australia akan menggunakan pembukaan kembali masa sidang parlemen besok untuk memfokuskan upaya pemerintah untuk menegosiasikan anggaran kedua mereka, selain itu momen ini juga akan dipergunakan untuk meminta perhatian parlemen mengenai isu keamanan nasional.
Awal tahun ini, Tony Abbott mengumumkan Pemerintah Koalisi akan mengubah UU Kewarganegaraan sehingga jika ada warga yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat dilucuti statusnya sebagai warga negara Australia jika mereka terbukti mempromosikan, mendukung atau ambil bagian dalam kegiatan terorisme.
Pemerintah Koalisi berusaha untuk memperluas rencana kebijakan ini agar bisa juga diberlakukan bagi pemegang status kewarganegaraan Australia tunggal.
“Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena kami akan mengumumkannya dalam beberapa hari mendatang,” papar Abbott dihadapan media di Brisbane.
“Mereka yang berperang dengan kelompok teroris di luar negeri atau mereka yang terlibat dalam kegiatan terorisme di Australia secara langsung sudah melawan atau berperang dengan kita dan sangat sulit membayangkan kita harus membiarkan mereka yang berusaha menghancurkan kita tetap menjadi bagian dari keluarga besar negara kita.”
Pemerintah Federal tercatat telah berhasil mendapatkan dukungan parlemen untuk memperkuat UU mengenai kewenangan lembaga keamanan nasional mentargetkan apa yang mereka sebut sebagai pejuang asing dan menguasai data internet dan telepon selama dua tahun.
Dalam pesan video yang telah direkam sebelumnya, Abbott memperingatkan : “Australia sedang menghadapi tantangan yang terus meningkat dari pejuang asing dan juga dari teroris yang dibesarkan di dalam negeri,”
Abbott juga mengatakan kepolisian dan lembaga intelejen Australia telah berhasil mencegah 6 serangan terorisme sejak pemerintah mengumumkan status kesiagaan teror dinaikan dari level medium ke level tinggi pada September tahun lalu.
“Anda bisa memastikan kalau pemerintahan ini melakukan segalanya dengan kewenangan yang dimiliki untuk melindungi warga negara Australia dan menghentikan radikalisasi dan kebrutalan orang-orang dari jalanan di Australia,” katanya.
Kini Pemerintah Federal juga hendak mencari dukungan dari negara bagian untuk penerapan pendekatan nasional dalam rangka membantu mengidentifikasi mahasiswa atau pelajar yang telah diradikalisasi.
Menteri Pendirikan, Christopher Pyne akan meminta Menteri Pendidikan Negara Bagian untuk menyetujui rencana untuk membentuk komite federal yang akan membangun ‘Strategi Deradikalisasi di Sekolah-sekolah’.
Dewan Kementerian Pendidikan, yang bertemu di Brisbane, Jum’at lalu menandatangani segala bentuk perubahan pada kurikulum mereka. Dalam dokumen brifing di pertemuan itu disebutkan “strategi nasional untuk memerangi radikalisasi dan ekstremisme di sekolah-sekolah ini diperlukan’. []
