BANDUNG, KabarKampus – Sekitar 20 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung, Jumat, (01/05/2015). Dalam aksi yang bertepatan dengan Hari Buruh ini, para mahasiswa asal Papua mendesak pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan Papua.
Aksi ini sendiri digelar bukan untuk memperingati hari buruh. Namun untuk memperingati 53 tahun aneksasi Indonesia di tanah Papua.
Selama berlangsungnya aksi, para mahasiswa melakukan teatrikal yang menyimbolkan penderitaan masyarakat Papua. Selain itu mereka juga membawa sejumlah poster dan spanduk yang menginginkan Papua menentukan nasibnya sendiri dan menolak Integrasi Papua lewat Pepera 1969.
Menurut Jery Jigibalom, Koordinator aksi, kejahatan Indonesia melalui kaki tangannya TNI dan Polri terus terjadi di tanah Papua. Mulai dari 1 Mei 1963 berlanjut hingga saat ini. Kebrutalan tersebut diantaranya tewasnya 4 orang siswa SMA Negeri 1 Paniai dan belasan lainnya kritis akibat keburutalan polisi pada 8 Desember 2014. Selanjutnya adalah penyisiran gabungan aparat militer di kampung Utikini yang mengamankan setidaknya 200 orang termasuk perempuan dan anak-anak.
Selain itu kata Jery, polisi juga membubarkan paksa kegiatan penggalangan dana kemanusiaan KNPB Yahukimo untuk Bencana Badai POM Vanuatu yang menewaskan Obagma Senegil dan empat terkena luka tembak akibat insiden tersebut. “Ironisnya kejahatan manusia di tanah Papua secara terus menerus terjadi, namun negara dengan keras kepala tetap mendorong Mako Brimob di tanah Papua untuk tetap dibangun,” kata Jery.
Menurut Jery, situasi ini membenarkan kehadiran Indonesia di atas tanah Papua pada tahun 1963 hingga saat ini. Dimana sejak tahun 1963, menjadi awal Pendudukan Indonesia di tanah Papua.
“Inilah awal aneksasi Papua dan awal pemusnahan rakyat Papua,” katanya.
Oleh karena itu, kata Jery dalam rangka peringatan 53 tahun hari aneksasi Papua, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak kepada pemeritah menarik militer dari tanah Papua. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah Indonesia memberikan kebebasan daan menetukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Selama berlangsungnya aksi, selain berorasi mereka juga meneriakkan Papua Merdeka berulang-ulang. Aksi ini berlangsung damai dengan penjagaan polisi.[]
