ABC AUSTRALIA NETWORK
Lorna Knowles
Gereja Katolik Australia meluncurkan pedoman baru untuk menangani klaim pelecehan seksual di lingkungan Gereja Katolik. Pedoman ini diklaim akan mempromosikan pendekatan yang lebih penuh kasih terhadap korban.
Meski demikian penyintas kasus pelecehan seksual dan kuasa hukumnya mengatakan pedoman ini tidak tulus karena tidak secara tegas menolak aturan hukum pertahanan Ellis – putusan pengadilan yang menetapkan kalau gereja bukanlah badan hukum yang bisa dituntut.
Dalam acara peluncuran pedoman ini, Kepala Dewan Kebenaran, Hukum dan Penyembuhan Gereja Katolik, Francis Sullivan, mengatakan gereja ingin memperlakukan penyintas dan korban dengan adil, dengan penuh kasih sayang dan pada waktu yang tepat.
“Ini mengenai upaya menunjukkan bagaimana Gereja Katolik akan menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas, memberikan informasi dengan cepat, dan menjalani proses itu secara terbuka dan jujur, memberikan pembelaan yang layak, jika itu memang yang diinginkan korban agar bisa mengajukan gugatan atas kerusakan yang terjadi,” kata Sullivan.
Tapi pengacara dan juru bicara Aliansi Pengacara Australia, Andrew Morrison SC, mengatakan pedoman ini merupakan langkah mundur bagi para korban.
“Pedoman itu tidak tulus karena tidak menyarankan kalau Gereja Katolik adalah badan hukum. Pedoman itu juga tidak menyarankan bahwa mereka tidak akan mengandalkan pembatasan waktu. Mereka tidak menyarankan bahwa aturan pertahanan Ellis tidak diperlukan lagi,” kata Dr Morrison.
Pedoman yang diterbitkan Gereja Katolik memang tidak menyebutkan pertahanan Ellis yang kontroversial – Keputusan banding yang diterbitkan oleh Pengadilan NSW tahun 2007 yang menyebutkan bahwa gereja tidak bisa dituntut untuk kerusakan.
Pemimpin gereja telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan tidak lagi mengandalkan pertahanan Ellis untuk membela klaim pelecehan seksual.
Namun demikian menurut Dr Morrison Gereja Katolik Australia dalam prakteknya masih mengandalkan Pertahanan Ellis, seperti dalam kasus dugaan pelecehan seksual terbaru yang melibatkan sejumlah korban dari mantan Uskup Ballarat, Ronald Mulkearns.
“Ketika Uskup mengembalikan pertanggungjawaban mereka kepada gereja, hal itu tidak tampak seperti sebuah organisasi yang sangat profesional atau jelas, “kata Dr Morrison.
Sullivan mengatakan berdasarkan pedoman yang baru dirilis, gereja akan memastikan korban mampu mengidentifikasi terdakwa yang tepat untuk melakukan penuntutan.
“Kebijakan dan pedoman yang diatur didalamnya sangat jelas bahwa semua otoritas gereja akan mengidentifikasi entitas yang tepat untuk dituntut dan entitas yang akan didukung oleh asuransi dan atau aset,” kata Sullivan.
“Tidak ada satu badan hukum yang disebut Gereja Katolik. Karena gereja Katolik itu terdiri dari 40 keuskupan dan 189 orde agama. Itulah entitas Gereja Katolik. Jadi sangat tergantung pada bagian mana dari entitas Gereja Katolik seseorang itu mengalami pelecehan, oleh siapa dan baru kemudian memberikan bantuan yang relevan dalam mengidentifikasi terdakwa yang tepat. ”
Pedoman baru untuk menangani klaim pelecehan seksual pada anak oleh otoritas Gereka Katolik ini akan mulai efektif berlaku 1 Januari 2016 mendatang. []
