BANDUNG, KabarKampus – Mahasiswa Ilmu Politik, Fisip, Universitas Universitas Padjajaran (Unpad) mengeluhkan diberangusnya kebebasan berekspresi di Unpad. Keluhan ini terkait kegiatan diskusi “Marxisme bagi Ilmu Pengetahuan” yang batal digelar di Fisip Unpad karena sehari sebelumnya pihak kampus didatangi Front Pembela Islam (FPI).
Mahasiswa mengeluhkan persoalan ini langsung kepada Menristek Dikti dalam pertemuan di Kampus Unpad, Dipatiukur, Bandung, Rabu, (25/05/2016). Bahkan seorang mahasiswa meminta Menristek Dikti melindungi kegiatan atau kebebasan berekspresi di kampus dari ancaman Ormas. Kemudian mahasiswa juga mengonfirmasi mengenai pernyataan M. Nasir di media massa yang melarang Marxisme di dalam kampus.
Lalu apa jawaban M.Nasir?
“Sesuai UUD 1945 dalam pembukaan, disebutkan ada Ketuhanan yang Mahas Esa. Negara telah menentukan dan memilih. Dalam hal ini ilmu pengetahuan boleh berkembang terus tapi negara berpegang pada negara berketuhanan. Artinya kita adalah negara religius dan negara beragama,” ungkap M. Nasir menjawab pertanyaan mahasiswa.
Menurut M. Nasir, berketuhanan yang maha esa adalah pilihan dari suatu negara. Tapi apapun yang dipelajari di kampus, ia yakin, dosen yang mengajarkan mata kuliah filsafaat ilmu akan mengajarkan Marxisme.
Selanjutnya, kata M. Nasir, ketika seorang wartawan menanyakan kepada dirinya, apakah ajaran Marxis tidak boleh. Dia kemudian mempersilahkan wartawan untuk menafisirkannya sendiri dari pernyataannya yang di atas.
“Tapi kalau saya sebagai dosen saya ajak diskusi, kenapa memilih Marxis dalam memahami sesuatu, toh yang lainnya juga ada,” ungkap M. Nasir yang mengajar di Undip ini.
M. Nasir menjelaskan, dalam pembelajaran filsafat Ilmu, jangan mengambil rumpun yang lebih kecil, namun rumpun yang besar. supaya penguasaan ilmu pengetahuan semakin luas. Mahasiswa harus dikenalkan dengan semua mazhab. Termasuk mazhab marxisme. Dan Itu harus dikemas dalam filsafat ilmu.
“Bila cuma satu dikotomi artinya tidak boleh,” katanya.
Selanjutnya, saat dikonfirmasi mengenai sikap Kemenristek Dikti terhadap FPI yang masuk kampus karena menolak kegiatan diskusi Marx. Menristek Dikti mengatakan, Ia melarang pada semua kegiatan yang asas salah satu organisasinya bukan pada pancasila.
“Itu ngga boleh,” katanya.
Menurut M. Nasir, semua Ormas harus berasaskan Pancasila dan yang tidak berasaskan Pancasila silahkan berkomunikasi dengan Rektor. Rektor punya otonomi khusus mengenai hal itu.[]
