JAKARTA, KabarKampus – Front Mahasiswa Nasional Ranting Universitas Indonesia (FMN UI) menyatakan siap bergabung bersama kaum tani untuk turun ke jalan memperingati Hari Tani Nasional di Istana Negara, pada hari Senin, (26/092/2016). Aksi ini juga akan diikuti oleh berbagai Serikat Buruh, organisasi mahasiswa, perempuan, pemuda, korban penggusuran dan reklamasi, LSM/NGO, serta organisasi gerakan lainnya yang tergabung adalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR).
Aksi rencananya dimulai pada Pukul 09.00 WIB. Jalur aksi yang dilalui yaitu Halaman Parkir Masjid Istiqlal sebagai titik kumpul, kemudian menuju Kantor Gubernur DKI Jakarta, dan berpuncak di Istana Negara.
“Ini merupakan aksi penting yang mempertegas keteguhan mahasiswa untuk berjuang bersama kaum tani dan seluruh rakyat. Pasalnya, FMN UI menilai bahwa hingga saat ini belum juga ada perbaikan masalah agraria dan perbaikan kondisi kaum tani Indonesia,” Johanes Bosco, Koordinator FMN UI, Minggu, (25/09/2016).
Mahasiswa yang akrab disapa Hans ini mengatakan, sudah 56 tahun usia peringatan HTN, namun, hingga saat ini permasalahan agraria dan kondisi kaum tani tidak jua menunjukan perbaikan. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya monopoli tanah yang masih terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Negara, maupun borjuasi besar alias tuan tanah besar swasta.
Seperti diketahui, negara sebagai tuan tanah melalui bentuk Taman Nasional (TN), dengan total luasan 16.209.393 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian dalam bentuk lain seperti PTPN (1,5 Juta Ha) maupun Inhutani (899.898 Ha). Sementara swasta seperti PT Salim Group sekitar 1.155.745 Ha. Kemudian Wilmar Internasional Group, sekitar 210.000 Ha, Sinar Mas Group menguasai tanah 2.309.511 Ha, Riau Pulp Grup 1.192.387 Ha, Kayu Lapis Indonesia Grup 1.445.300 Ha, Alas Kusuma Grup 1.157.700 Ha, Barito Pasifik Grup 1.036.032 Ha, Korindo Grup 951.120 Ha, jati Grup 965.410 Ha dan Suma Lindo Lestari Jaya Grup 515.000 Ha.
“Hal ini menunjukkan bahwa persoalan agraria di Indonesia dan penderitaan kaum tani akibat hal tersebut belum pula mendapatkan penyelesaian,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut Hans, momentum Hari Tani Nasional tahun ini menjadi sangat penting bagi rakyat. Karena, di tengah terus meluasnya monopoli tanah dan kemerosotan hidup yang dialami oleh kaum tani, rezim Jokowi-JK justru mengeluarkan kebijakan Reforma Agraria yang tersusun dalam Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019.
Dalam dokumen tersebut terdapat skema dua tahap program reforma agraria yaitu tahap pertama reforma agraria 9 juta Ha tanah dengan pembagian 4,5 juta Ha untuk program legalisasi asset dan 4,5 juta Ha lainnya untuk redistribusi. Skema tersebut menjelaskan tanah yang menjadi sasaran hanya sebatas tanah-tanah eks HGU dan yang sedang dalam penyelesaian konflik, yang pada awalnya memang merupakan tanah rakyat yang dirampas.
“Skema tersebut memperlihatkan bahwa rezim Jokowi-JK telah sepenuhnya memelintir hakekat dari Reforma Agraria. Reforma agraria bukan hanya persoalan bagi-bagi tanah dan sertifikat. Namun, reforma agraria yang sejati harus mampu menghilangkan monopoli dan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia,” ungkap Hans.
Lebih jauh lagi, kata Hansi reforma agraria juga harus mampu menjamin akses yang mudah bagi kaum tani untuk memperoleh bibit atau benih, pupuk, obat-obatan pertanian, dan alat kerja. Selain itu negara juga harus mampu melindungi harga produk pertanian dari intervensi kartel perusahaan maupun tengkulak-tengkulak.
Dalam rangka memperingati HTN ke. 56, FMN Ranting UI menyatakan enam tuntutan. Pertama, menolak program reforma agraria palsu ala Jokowi-JK. Kedua, hentikan Perampasan dan monopoli tanah, tindak kekerasan, kriminalisasi dan intimidasi terhadap kaum tani. Ketiga, menolak Reklamasi dan menuntut dihentikannya penggusuran pemukiman warga.
Keempat, wujudkan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional yang mandiri dan berdaulat. Kelima, Wujudkan sistem pendidikan nasional yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat. Keenam, menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk terlibat aktif dalam perjuangan dan bertalian erat dengan rakyat.[]
