JAKARTA, KabarKampus – Menyambut Hari Tani Nasional 2016 (24 September), Serikat Pemuda Mahasiswa Nusantara(SPMN) mendesak Presiden Joko Widodo menjalankan Nawacita yaitu mendorong land reform untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka menilai selama Jokowi berkuasa justru banyak petani yang tidak memiliki tanah, ditambah konflik agraria yang terjadi dimana-mana.
“Satu tahun 11 bulan Jokowi berkuasa land reform belum terlaksana, yang terjadi justru merebut tanah rakyat,” kata Verly Montung, Ketua Nasional SPMN.
Menurut Verly, konflik agraria selama kekuasaan Jokowi tidak terselesaikan. Konflik tersebut justru terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sementara banyak petani yang tidak memiliki tanah.
Verly menyebut, dari data Konsorsium Pembaharuan Agraria, dari tahun 2004 hingga 2015 ada 1634 konflik agrarian antara rakyat (petani) dengan perusahaan swasta maupun dengan perusahaan plat merah seperti PTPN atau Perhutani. Konflik agraria terjadi, karena pemerintah tidak tegas menyelesaikan konflik.
“Pemerintah justru merebut tanah rakyat dengan dalih program pembangunan, seperti pembangunan Bandara Kertajati yang sebagian lahannya menggusur lahan pertanian produktif,” ungkap Verly.
Verly menegaskan, persoalan meningkatkan kesejahteraan rakyat harusnya menjadi prioritas utama Presiden Jokowi. Land reform jangan hanya dijadikan alat pencitraan, namun harus ada bukti nyata.
“Bukan hanya terhadap lahan tidak produktif di pinggiran hutan yang dibagikan, namun juga lahan-lahan produktif lain yang dapat mensejahterakan rakyat,” jelas Verly.
Bagi SPMN, peringatan Hari Tani Nasional 2016, di 14 kota/kabupatenmenjadi momentum awal untuk berkonsolidasi menjelang dua tahun pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, mereka akan siapkan rangkaian aksi dari 24 September hingga 20 Oktober 2016.[]
