BANDUNG, KabarKampus – BEM Rema UPI mengirimkan surat tantangan debat terbuka kepada Presiden Jokow Widodo. Surat tantangan tersebut mereka kirimkan lewat Kantor Pos, Cilaki, Bandung, Rabu, (02/05/2018).
Pengiriman surat dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 02 Mei 2018. Selain mengajak debat soal pendidikan, mengirimkan Raport Merah Pendidikan di Indonesia.
Fauzan Irvan, Presiden BEM Rema UPI mengatakan, aksi ini merupakan momentum seremonial dan gerakan refleksi atas permasalah dan problematika pendidikan di Indonesia. Sebagai bentuk sikap atas banyaknya permasalah pendidikan di Indonesia.
“Saya mengajak Presiden Jokowi untuk berdiskusi dan berdebat terkait permasalahan dan masa depan pendidikan Indonesia” ujar Fauzan, Presiden BEM Rema UPI 2018 sambil membawa draft surat tantangan debat dan raport merah pendidikan Indonesia di kantor pos.
Raport Merah Pendidikan Indonesia untuk Jokowi-JK merangkum permasalahan pendidikan Indonesia menjadi enam poin tuntunan. Raport merah tersebut yakni menuntut pemerintah meninjau ulang kebijakan tentang pemerataan guru dan peningkatan kualitas guru di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menuntut pemerintah untuk mengukuhkan guru honorer menjadi guru tetap agar guru tersebut dapat mengikuti program sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi serta tunjangan lainnya.
Selanjutnya ketiga, menuntut pemerintah menjamin kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Keempat, menuntut pemerintah segera menjamin wajib belajar 12 tahun. Kemudian kelima, menuntut pemerintah mengkaji ulang dan mengevaluasi sistem pendidikan profesi guru (PPG), dan keenam menuntut pemerintah berkomitmen mematuhi amanat Konstitusi untuk mengalokasikan dana APBN dan APBD sebesar 20% untuk pendidikan secara profesional.
“Pendidikan merupakan ujung tombak kebangkitan suatu bangsa, namun hari ini Pendidikan belum menjadi sektor prioritas pemerintah Jokowi-JK,” Tegas, Fauzan.
Bagi Fauzan yang mewakili BEM REMA UPI, fenomena pendidikan hari ini sangat menghawatirkan. Pendidikan yang katanya adalah hak segala bangsa, hanya utopis semata.
Pendidikan, menurutnya bukan lagi sebagai hak publik, tapi sudah menjadi hak privat, khusus pemodal saja. Pemerataan pendidikan di setiap pelosok daerah masih Nihil, kualitas dan kesejahteraan guru tak di hiraukan, dan sederet masalah Pendidikan lain nya.
“Sudah hampir empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK, sektor pendidikan belum ada perubahan signifikan” terang Fauzan.[]
