JAKARTA, KabarKampus – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Komite Perangi Korupsi (KPK) memberi dukungan kepada Ahmad Taufik (ATe) untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dukungan tersebut disampaikan pada saat ATe mendaftar sebagai pimpinan KPK ke Panitia Seleksi KPK di Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat, (19/06/2015).
Furqan AMC, juru bicara KPK mengatakan, mereka sadar koruptor sangat terorganisir. Para mafia kartel politik dan bisnis juga sangat terorganisir.
“Karena itu satu satunya jalan adalah perang terhadap korupsi,” kata Furqan.
Menurut Furqan, peliknya korupsi di Indonesia, yang bisa tergambarkan dari tertangkapnya ratusan pejabat publik, puluhan anggota parlemen, beberapa menteri dan pejabat lembaga tinggi negara dalam kasus korupsi. Maka pilihan untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku institusi yang hingga hari ini mampu mempertahankan integritas dan kredibilitasnya, menjadi sebuah pilihan strategis ke depan.
“Oleh karena itu dalam upaya terus memberikan penguatan kepada KPK dan dalam semangat untuk mengembalikan marwah KPK selaku bagian penting dari proses Reformasi, maka kami mendukung salah satu putra terbaik Bangsa, yakni Ahmad Taufik SH.,” terang Furqan.
Ahmad Taufik sendiri merupakan lulusan Fakultas Hukum Unisba. Semasa menjadi aktivis mahasiswa, ia mendirikan Forum Aktivis Mahasiswa Unisba (FAMU) dan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unisba. Semasa Orde Baru pria kelahiran Jakarta 12 Juli 1965 ini sempat mendekam di penjara karena mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Terakhir Ahmad Taufik bersama Lembaga Bela Keadilan membela Hendra Saputra terdakwa kasus videotron yang merupakan korban rekayasa dari Riefan, anak dari Syarief Hasan, menteri koperasi dan UKM.[]
Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam Komite Perangi Korupsi yaitu, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Komunitas Tani Sahabat Air Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI), Komunitas Budaya Guntur 49, Himpunan Pelukis Jakarta, Ikatan Alumni Unisba (IA UNISBA), Wahana Lingkugan Hidup (WALHI), Indonesian Democracy Monitor (INDEMO), Pusat Informasi & Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR), Indonesian Human Rights Committee For Social, Justice (IHCS), PETISI 50, Komite Idependen Pemantau Pemilu (KIPP), Lembaga Bela Keadilan (LBK), Petisi Kedaulatan, Garda Kemerdekaan, Garda Suci Merah Putih, Lembaga Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI), HMI Cabang Depok, Yayasan Kalianamandira, Perkumpulan INISIATIF, Front Aktivis Kerakyatan Banten (FAKRAB), Jaringan Aktivis Lintas Kota (JALAK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Masyarakat Transparansi Anggaran (MATA Indonesia), Rumah Saraswati, dan KopKun Institute.[]
