Ahmad Fauzan Sazli
YOGYAKARTA, KabarKampus – Menjelang pemilu 2014, money politics alias politik uang marak terjadi di kalangan masyarakat. Istilah politik uang ini telah menjadi persepsi masyarakat, tak terkecuali pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menunjukan bahwa sebanyak 87,55% pemilih pemula di DIY pernah mengetahui istilah money politics, 4,80% tidak pernah, 5,82% ragu-ragu, dan 1,84% tidak menjawab.
Tidak hanya itu, para pemilih pemula juga menilai praktek tersebut memiliki dampak negatif dalam proses pemilihan umum (pemilu) sehingga harus diberantas. Dari total responden yang disurvey menunjukan 88,37% menyetujui bahwa money politics memilki dampak negatif, 5,41% mengatakan, tidak dan 5,22% tidak menjawab.
Zayanti Mandasari, Peneliti PSHK FH UII, mengungkapkan meskipun 81.12% pemilih pemula tidak pernah menerima money politics, namun sikap yang diambil manakala menerima pemberian money politics adalah sebanyak 35,75% akan menerima tetapi tidak melaporkan, 23,66% menyatakan akan menolak dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib, kemudian 5,65% menerima tetapi juga melaporkan kepada petugas.
“Dalam survey ternyata kami menemukan fakta yang menarik dengan 35.75% responden menerima money politics namun tidak melaporkannya,” terangnya ” katanya ketika mempresentasikan hasil survey terkait Persepsi Pemilih Pemula DIY Terhadap Paraktik Money Politics, di Kantor PSHK FH UII, Jl. Lawu No. 3, Yogyakarta, Senin, (07/04/2014).
Fakta menarik lainnya, kata Sari adalah adanya sikap pemilih pemula yang apabila menerima money politics akan menabung uang yang sudah diterima tersebut. Fenomena itu menurutnya harus menjadi cambuk bagi dunia pendidikan agar ke depan perlu ada pendidikan politik yang massif guna menyadarkan pemilih pemula. Praktek money politics bukanlah tindakan yang baik dan dibenarkan.
“Fakta sensasional tersebut memang harus ditindaklanjuti oleh semua pihak, termasuk dunia pendidikan untuk memberikan edukasi politik kepada siswa-siswinya,” tegasnya.
Survey yang dilakukan PSHK FH UII ini melibatkan 980 siswa SMA/SMK di sekolah-sekolah yang terdapat di 5 kabupaten/kota di DIY pada 10-24 Maret 2014. Adapun margin of error sebesar +/-3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sample dilakukan secara acak,[]
