Ahmad Fauzan Sazli
Ahmad Fauzan Sazli
JAKARTA, KabarKampus – Kaum intelektual merupakan penggerak dan pengawal kemajuan bangsa. Selain itu, penanganan masalah sosial tidak hanya cukup dilandasi dengan keterpanggilan untuk mengabdi dan kepedulian terhadap sesama, namun juga harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Menteri Sosial RI dalam orasi ilmiah yang dibacakan oleh Dr. Ir. Raden Harry Hikmat,.M.Si, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial pada acara wisuda Unas di JCC, Minggu, (16/03/2014).
Dalam orasi ilmiah bertajuk ”Masalah Sosial dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Mewujudkan Indonesia Sehat 2025” tersebut, ia mengatakan, bahwa sebagai bagian dari kelompok intelektual, yang memiliki kemampuan untuk memetakan masalah, menganalisis, menemukan sejumlah alternatif solusi, hingga mengimplementasikan solusi yang dianggap terbaik, akan menjadi energi besar dalam mengupayakan penanganan masalah sosial yang dihadapi bangsa ini.
“Kaum intelektual tidak hanya berdiam diri di “menara gading” yang jauh dari realitas sosial namun harus “turun ke bumi” untuk memahami realita dan problema yang ada di masyarakat dan menjadi insan yang mampu menawarkan solusi-solusi yang kreatif dan inovatif,” ungkapnya.
Selanjutnya, Salim mengatakan, bahwa bentuk partisipasi aktif dari kaum intelektual antara lain dengan membangun ‘sistem peringatan diri’ penanganan masalah sosial, menumbuhkembangkan kesalehan nasional dan aktif membangun keberdayaan masyarakat, yang mencakup perubahan sikap. Selain itu peningkatan partisipasi sosial dan solidaritas sosial, peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, pengembalian dan peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin, dan perubahan orientasi nilai budaya.
“Hal ini penting, karena secara faktual empirik, kemampuan pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya dapat menjangkau rata-rata 8 persen dari total penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mencapai 15,5 juta keluarga,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Salim, upaya penanganan masalah sosial memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha maupun perguruan tinggi.[]
