Ahmad Fauzan Sazli
Salah satu perwakilan pemuda memberikan resolusi kepada Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di kampus UGM, Rabu, (02/09/2013). FOTO : UGM
YOGYAKARTA, KabarKampus – Sebanyak 32 Pemuda dari 8 perwakilan negara Asean mengikuti kegiatan Asean Youth Expo dan APEC Youth Summit Meeting di kampus UGM, Yogyakarta, Kamis, 03/09/2013. Selain pemuda dari kawasan Asean ini juga dihadiri peserta dari 21 negara, seperti China, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Korea, Meksiko dan Kanada.
Pertemuan yang digelar dari tanggal 01 – 04 Oktober 2013 ini menghasilkan 7 butir resolusi sebagai rujukan dan masukan pada pemimpin negara dalam pelaksanaan program APEC ke depan.
“Yang kita deklarasikan sangat praktis dan bisa dilaksanakan lewat kebijakan pemerintah,” kata Ketua Apec Youth Summit, Alexander Tio.
Rekomendasi ini, kata Tio, akan diserahkan ke pemerintah RI lewat Kemenpora dan rencananya akan disampaikan langsung pada pemimpin negara dalam pertemuan pemimpin negara APEC di Bali.
Menurutnya, hasil pemikiran para pemuda Asia Pasifik ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemimpin negara APEC dalam mengambil rumusan kebijakan bersama. Soalnya hasil pertemuan negara APEC yang dihadiri pemimpin-pemimpin negara tersebut umumnya berlaku untuk masa 20-30 tahun mendatang.
“Keputusan APEC Policy hanya dibuat oleh pemimpin negara yang rata-rata berumu 50-70 tahun. Kebijakan yang mereka buat memberikan efek bagi kita generasi muda saat ini untuk 20-30 tahun ke depan,” katanya.
Tujuh butir deklarasi pemuda APEC ini diantaranya mendorong transparansi multilateral dengan mengadopsi bea tarif perdagangan murah dan berkeadilan, memperkuat keuangan industri dari ancaman kejahatan pencucian uang. Memperluas masyarakat mendapatkan listrik dari sumber energi ramah lingkungann.
Selanjutnya, pemuda juga meminta pemerintah memperkuat kerjasama perdagangan antar negara Asia pasifik dan Asean dengan mendorong kemampuan ketahanan dan keamanan pangan lewat kebijakan domestik dan kolaborasi internasional. Yang tidak kalah lebih penting, diperlukan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan membuat aturan yang lunak bagi perdagangan di kawasan Asia Pasifik. []
