More

    Refleksi Kebijakan Akhir tahun 2014 di bawah Pemerintahan Jokowi-JK  

    Jokowi menunjuk warga yang menonton arak-arakan Jokowi dan JK menuju Istana negara, Senin, (20/10/2014). foto : Ahmad Fauzan
    Jokowi menunjuk warga yang menonton arak-arakan Jokowi dan JK menuju Istana negara, Senin, (20/10/2014). foto : Ahmad Fauzan

    Penghujung tahun 2014 telah berada di depan mata. Tahun baru 2015 akan segera tiba.  Akan tetapi, Penghidupan rakyat Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perubahan yang siknifikan menuju masyarakat yang mandiri dan berdaulat.  Tapi, rakyat Indonesia malah semakin mengalami kemerosotan hingga keterbelakangan yang berlipat-lipat.

    Semenjak 20 Oktober 2014 dan untuk lima tahun ke depan, Indonesia dipimpin oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), melalui Pemilihan Umum Presiden (PEMILU Presiden) 2014 setelah meraih kemenangan tipis atas pesaing satu-satunya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pemerintah Jokowi-JK menggantikan pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY)-Budiono. Namun apakah Pemerintah Jokowi-JK akan akan memberikan perubahan yang siknifikan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan ?

    Front Mahasiswa Nasional menghimpun beberapa lembaran fakta di awal pemerintahan Jokowi-JK yang kami anggap sebagai preseden buruk dalam kebijakan Jokowi-JK yang belum genap 100 Hari. Lembar fakta tersebut  antara lain :

    - Advertisement -
    1. Mengikuti pertemuan forum-forum regional (KTT APEC, KTT ASEAN & G20) untuk berkomitmen melayani perusahaan-perusahaan raksasa khususnya milik AS dan China. Pertemuan ini malah bertolak belakang dengan program reforma agraria dan pembangunan industri nasional di Indonesia.
    2. RPP Pengupahan akan semakin melanggengkan politik upah murah di Indonesia, karena kebijakan ini akan menghitung upah minimun sekali dua tahun.
    3. Penaikkan Harga BBM sebesar Rp.2000,- di saat harga minyak dunia yang turun hingga ke level paling rendah. Kenaikan harga BBM ini mencabut hak rakyat atas subsidi energi. Kenaikan ini hanya bertujuan menaikkan keuntungan Negara. Dan saat ini Jokowi-JK berencana menurunkan harga BBM per 1 januari 2015. Ini hanya kebijakan pencitraan dalam rangka menaikkan popularitasnya yang berlahan-lahan turun akibat mulai dibenci rakyat. Jadi, apabila Jokowi-JK menurunkan harga BBM per 1 Januari 2015 nanti, itu bukan karena kebaikan Jokowi, tapi itu adalah hasil perjuangan rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM yang tanpa henti hingga saat ini.
    4. Siap menyambut MEA 2015 sebagai pasar bebas tunggal ASEAN. MEA ini akan berdampak semakin murahnya upah buruh di Indonesia, meningkatnya perdagangan manusia (impor tenaga kerja) dan memprioritaskan arus bebas modal, investasi, perdagangan barang dan jasa, tenaga kerja dan IPTEK daripada menjalankan reforma agraria sejati dan industri nasional. Jadi, ini semakin menghancurkan cita-cita rakyat Indonesia untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
    5. Jokowi-JK akan tetap menjalankan megaproyek MP3EI untuk melayani kepentingan imperialisme AS atau investor asing. Selain itu, Jokowi berkomitmen membangun infrastuktur secara gila-gilaan; Jalan tol 1000 Km, 24 Pelabuhan Internasional & 1000 Pelabuhan standar, 10 Bandara Internasional, Rel kereta api 3097 Km. Tentu pembangunan ini bukan untuk rakyat, namun bertujuan mengefisienkan dan mengefektifkan sirkulasi modal bagi imperialisme AS dan investor lain. Dan kita sudah bisa bayangkan, proyek pembangunan ini akan semakin memperparah perampasan tanah rakyat di Indonesia.
    6. Jokowi akan mereformasi perijinan investasi yang bertujuan mempermudah investor meguasai kekayaan alam Indonesia, peraturan investasi tidak tumpang tindih antara peraturan pusat-daerah dan juga dapat diakses secara online.
    7. Jokowi-JK semakin menunjukkan sebagai pemerintah yang anti demokrasi dan HAM. Contoh kasus; penembakan terhadap 5 siswa papua dan 4 orang tewas, kekerasaan terhadap demonstran dalam menolak kenaikan harga BBM dan 1 orang tewas, 1 orang masyarakat adat Kalsel tewas, semuanya dilakukan oleh aparat negara yang dipimpin oleh Jokowi-JK. Selain itu, beberapa kebijakan anti demokrasi dan HAM masih terus dipertahankan seperti; UU Ormas, UU PKS, UU Intelijen, RUU KAMNAS. Dan kebijakan baru akan diambil; Tentara masuk desa, penyegaran kembali “Menwa” di Kampus sampai meningkatkan anggaran pembelian alutsista.
    8. Jokowi-JK belum melakukan revisi UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 sebagai wujud merealisasikan Wajib Belajar

    Semoga ini dapat menjadi evalusi bagi Jokowi-JK untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera dan makmur. Bersama ini pula PP FMN mengucapkan Selamat Tahun baru 2015 serta kami juga mengucapkan turut berduka kepada korban dan keluarga pesawat jatuh Air asia QZ 8501.[]

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here