JAKARTA, KabarKampus – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menolak sosialisasi pembahasan Amdal pulau G Jakarta yang dilaksanakan tanggal 31 Januari 2017. Mereka menilai Amdal tersebut adalah Amdal bodong yang seolah-olah ingin menunjukan kepada masyarakat tidak ada masalah dengan reklamasi.
“Mengapa baru sekarang Amdal disosialisasikan, sementara pulau G sudah dibangun 20%,” kata Nelson, Pengacara Publik LBH Jakarta, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu, (01/02/2017).
Nelson menegaskan, secara jelas dan nyata dengan mata telanjang dampak besar dari pembangunan Pulau G. Hasil tangkapan nelayan berkurang, terjadi pencemaran air laut, terjadi banjir ROB Muara Angke, mengganggu operasional PLTU Muara Karang dan terjadi konflik di pantai Serang utara tempat pengambilan material pasir.
“Apabila pengembang beralasan yang dijadikan dasar untuk melakukan sosialisasi AMDAL adalah sanksi dari KLHK, maka koalisi berpendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar,” ungkapnya.
Menurut Nelson, sejak awal koalisi mengkritik KLHK yang memberikan sanksi ringan kepada pengembang untuk memperbaiki izin lingkungan. Koalisi menilai KLHK seharusnya menjatuhkan sanksi mencabut izin lingkungan dan pelaksanaan reklamasi sebab telah jelas dampak reklamasi yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan.
Selanjutnya Ihsan Munawar dari BEM Seluruh Indonesia menegaskan, bahwa secara prosuder sosialisasi tersebut cacat prosuderal dan belum ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Teluk Jakarta. Selain itu belum ada Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi syarat untuk menentukan pembangunan diteluk Jakarta, tidak melibatkan nelayan yang terdampak, rencana sosialisasi tanpa melibatkan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), dan tidak adanyanya keterlibatan perempuan yang menjadi salah satu korban paling rentan dari pembangunan reklamasi, serta tidak adanya keterlibatan organisasi pemerhati lingkungan dan lembaga lain yang menolak reklamasi.
“Atas dasar itu maka kami koalisi selamatkan teluk Jakarta menolak rencana sosialisasi Amdal bodong reklamasi pulau G,” kata Ihsan.
Kedepan Ihsan bersawa Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta segera mendatangi KLHK dan KKP. Mereka menuntut agar menolak hasil sosialisasi AMDAL reklamasi pulau G dan mencabut izin-izin reklamasi.[]
