Puncak demonstrasi mahasiswa “Indonesia Gelap” akan digelar di Jakarta besok, Kamis (20/2). Aksi ini merupakan puncak dari serangkaian protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Demonstrasi ini juga akan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara. Ini menunjukan upaya mahasiswa untuk memberikan tekanan lebih besar kepada pemerintah.
Aksi ini diperkirakan akan melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Seluruh Indonesia.
“Iya betul, digelar 20 Februari 2025. Bedanya kali ini di hari Kamis, 20 Februari 2025 yang bertepatan dengan pelantikan seluruh Kepala Daerah di Indonesia,” terang Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, seperti dikutip dari Liputan 6.
Momentum itu menjadi strategi bagi BEM SI untuk memanfaatkan pelantikan tersebut sebagai sarana menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah. Demo ini bukan sekedar unjuk rasa biasa, melainkan representasi aspirasi rakyat yang perlu didengarkan oleh pemerintah. “Karena selain Presiden, Kepala Daerah juga tokoh yang sangat berperan membawa Indonesia menjadi lebih terang,” tambah Herianto.
Aksi ini diawali pada 17 Februari 2025 dan mengungkapkan 13 tuntutan utama termasuk isu pendidikan, ekonomi, dan hukum. Salah satu isu utama yang disoroti adalah kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Kurangnya transparansi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan.
13 Tuntutan Mahasiswa di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran:
1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan berkualitas, terjangkau, dan bebas intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan harus dibatalkan.
2. Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan.
3. Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut pembatalan revisi tersebut.
4. Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mahasiswa menuntut pencabutan Inpres tersebut.
7. Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Aksi Berkelanjutan di Berbagai Daerah
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
