Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Hidayah Selatpanjang menggelar dua kegiatan penting yang melibatkan seluruh civitas akademika dan mahasiswa, yakni Kuliah Umum Semester Ganjil Tahun Akademik 2025–2026 dan Deklarasi Pernyataan Sikap Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA).
Kuliah umum mengusung tema “Career Mapping, Strategi Pengembangan Diri Mahasiswa untuk Membangun Aspirasi Karier dan Adaptabilitas Karier” yang berlangsung di Masjid Al Hasanah Kampus STAI Nurul Hidayah, Sabtu (6/9). Hadir dalam acara tersebut para wakil ketua, ketua dan sekretaris program studi, ketua LPM dan LP2M, kepala tata usaha, staf, dosen, hingga seluruh mahasiswa.
Ketua STAI Nurul Hidayah Selatpanjang, Dr. Isnaini Septemiarti, M.Pd.I, menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang hadir. “Kepada mahasiswa agar dapat mendengarkan apa yang disampaikan para narasumber nanti,” imbaunya seperti dikutip dari Kata Kabar.
Isnaini juga menyambut hangat mahasiswa baru yang telah memilih STAI Nurul Hidayah sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Sementara itu, Ketua DEMA STAI Nurul Hidayah, M. Syubhi, menegaskan pentingnya kegiatan semacam ini. “Adanya kuliah umum wawasan mahasiswa bertambah dan menjadi lebih luas,” jelasnya.
Kuliah umum ini sekaligus memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang pentingnya membangun karir sejak dini. Di hari yang sama, mahasiswa STAI Nurul Hidayah kembali menggelar agenda penting berupa Deklarasi Pernyataan Sikap Dewan Eksekutif Mahasiswa sekaligus doa untuk bangsa di kampus STAI Nurul Hidayah Selatpanjang.
Dalam pernyataannya, Ketua DEMA M. Syubhi menyoroti kondisi bangsa pasca peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. “Memperhatikan keadaan Negara Republik Indonesia atau NKRI pasca HUT Kemerdekaan Indonesia ke 80, momentum kemerdekaan dan demokrasi kita terasa tercederai oleh sikap DPR RI dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Syubhi menilai, di tengah kondisi ekonomi yang lemah, masyarakat justru dibebani pajak tinggi, sementara tunjangan dan gaji DPR RI naik signifikan tanpa disertai kinerja yang maksimal. Ia juga menyesalkan adanya korban dari kalangan aktivis, masyarakat, maupun aparat dalam proses penyampaian aspirasi mahasiswa di berbagai daerah.
“Hari demi hari mereka hadir mewakili masyarakat kecil, menolak kebijakan DPR RI yang dianggap tidak tepat dan tidak berpihak pada rakyat,” jelasnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
