Oleh: Aprialdi Suherman*
JAKARTA, KabarKampus – Keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan visa enam atlet Israel yang akan bertanding di World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta menimbulkan berbagai reaksi, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini dianggap sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga dinilai sebagian pihak hanya bersifat simbolik dan menyisakan ambiguitas dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet senam Israel yang dijadwalkan berlaga pada 19–25 Oktober mendatang.
Ia menyebut keputusan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mengecam agresi Israel terhadap warga Palestina. “Dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,” ujar Yusril seperti dikutip dari Voi.
Langkah ini disambut positif oleh sejumlah kalangan yang menilai penolakan tersebut sebagai bentuk nyata solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.“Pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel.” Sambungnya.
Namun, sejumlah pengamat melihat keputusan ini juga sarat dengan dimensi politik simbolik yang kompleks. Penolakan terhadap kedatangan tim Israel mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga sejumlah anggota DPR RI.
Mereka menilai kehadiran atlet Israel di Indonesia tidak pantas di tengah situasi genosida yang masih berlangsung di Gaza. Sikap ini sejalan dengan tren global yang menyerukan aksi boikot terhadap produk dan entitas yang berafiliasi dengan Israel pasca-serangan 7 Oktober 2023.
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai tindakan Indonesia melarang kehadiran tim Israel merupakan bagian dari tekanan moral terhadap pemerintah Israel. “Kalau kita melakukan hal yang sama terhadap kontingen dari Israel, dampaknya adalah pemerintah Israel juga harus berpikir. Negara seperti Indonesia, yang dikenal moderat, ternyata menolak mereka masuk,” ujarnya.
Hikmahanto juga membandingkan kebijakan dunia terhadap Israel dengan Rusia. “Rusia saja ditolak bertanding karena menyerang Ukraina. Israel yang lebih brutal justru dibiarkan berkompetisi. Ini tidak adil,” katanya.
Sementara itu, Dinna Prapto Raharja, pendiri Independent Synergy Policies, menekankan bahwa preseden sanksi terhadap Rusia seharusnya juga berlaku bagi Israel. “Karena pelanggaran Israel sangat serius, maka saya sepakat dengan boikot kontingen mereka,” tegasnya.
Gestur Politik dan Ambiguitas Diplomasi
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
# free free Palestina
# Jayalah Indonesia
melihat peran yg dimainkan indonesia terkait penjajahan zionis israel atas tanah palestina khususnya genosida di gaza sangat menghawatirkan.
Pembatalan visa atlit senam yang akan berlaga di jakarta tak dapat dijadikan ukuran keseriusan pemerintah membela Palestina.
Kontingen senam hanya tes ombak zionisme bagaimana respon pemerintah dikaitkan dengan pidoto prabowo di PBB kemarin.
Pidato presiden membukan ruang dan sinyal yg diterjemahkan zionis israel bahwa suatu waktu nanti indonesia dapat membuka hubungan diplomatik bilamana palestina merdeka.
Penjajahan harus di hapuskan_
Alhamdulillah tindakan Pemerintah Indonesia Menolak Atlit Israel Membuktikan Bahwa Bangsa Indonesia Adalah Bangsa yang masih menjunjung Tinggi Nilai Nilai Kemanusiaan, Dan Semakin Nyata Bahwa saat ini Israel adalah penjara terbesar dunia, mereka telah dipenjarakan dengan opini Publik yang terus menggaung menyuarakan Nilai nilai Kemanusiaan. FREE FREE FREE PALESTINE