JAKARTA, KabarKampus. – Upaya gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali menjadi perhatian dunia internasional. Meski disambut positif, banyak pihak menilai kesepakatan ini masih menyimpan tanda tanya besar, apakah perdamaian benar-benar akan terwujud, atau justru menjadi jeda sementara sebelum kekerasan kembali terjadi?
Dua pengamat politik dan hubungan internasional, Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, dan Furqan AMC, Sekjen Free Palestine Network, memberikan pandangannya dalam diskusi Overview yang digelar Tribun Network menyoroti aspek kemanusiaan, geopolitik, dan kolonialisme yang melingkupi konflik panjang di Gaza (15/10).
Menurut Hikmahanto, gencatan senjata ini merupakan langkah penting yang patut disambut baik karena setiap nyawa di Gaza sangat berharga. “Yang pasti tentu kita sambut sekali gencatan senjata ini. Mengapa perlu kita sambut, karena kita tidak bisa menyaksikan satu nyawa lagi di Gaza yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa fase pertama gencatan senjata telah berjalan dengan penarikan pasukan IDF (Israel Defense Forces), pembebasan sandera oleh Hamas, dan dibukanya jalur bantuan kemanusiaan. Namun Hikmahanto mengingatkan bahwa situasi ini masih rapuh.
Hamas juga berupaya menertibkan faksi-faksi internal yang berpotensi melanggar kesepakatan agar gencatan senjata tetap terjaga. “Fase pertama ini perlu dijaga karena bukan tidak mungkin dari pihak Israel mau melakukan serangan. Bisa saja dari kelompok yang tidak puas dengan hasil kesepakatan,” jelasnya.
Hikmahanto menilai peran negara-negara Timur Tengah dan Indonesia sangat penting untuk menjaga perdamaian melalui pengiriman pasukan perdamaian ISF. Namun, ia menekankan bahwa faktor Amerika Serikat menjadi kunci utama keberlangsungan gencatan senjata.
Menurutnya, motif Israel tidak hanya sebatas memburu Hamas, melainkan untuk menguasai Gaza secara efektif, serupa dengan yang terjadi di Tepi Barat. “Kalau Amerika terus mendukung serangan ke Gaza, maka kekerasan ini akan terus terjadi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rencana pembangunan pemukiman Israel di Gaza yang berpotensi menghapus eksistensi rakyat Palestina. “Bahkan nanti ada pemukiman-pemukiman orang Israel di Gaza sehingga Gaza tidak lagi menjadi momok bagi Israel. Tapi masyarakat internasional tahu gelagat ini. Mereka tidak setuju,” ujarnya, sembari menyinggung perubahan sikap negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, dan Irlandia yang kini mendukung pembentukan negara Palestina.
Bagi Hikmahanto, konflik ini bukan semata persoalan kemanusiaan, melainkan juga perjuangan mempertahankan tanah air. “Ini seolah-olah kita tidak paham bahwa persoalan ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi soal tanah. Sama seperti halnya kita soal NKRI, kalau perlu kita mati di tanah kelahiran kita,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa pelanggaran terhadap hukum internasional oleh Israel sudah terlalu sering terjadi, dengan dalih “hak membela diri” yang dijadikan pembenaran untuk menyerang warga sipil.
Gencatan Senjata Bukan Akhir Segalanya
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
Saya setuju bahwa nyawa manusia di Gaza sangat berharga. Namun benar juga kata Prof. Hikmahanto, tanpa keadilan di tanah Palestina, gencatan senjata hanya jadi jeda sementara. Kuncinya ada pada keberanian dunia internasional menekan Israel dan AS.
Gencatan senjata seharusnya bukan sekadar jeda untuk menata ulang strategi perang, melainkan langkah awal menuju keadilan yang hakiki bagi rakyat Palestina. Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Dunia tidak boleh terbuai oleh istilah “gencatan senjata” sementara blokade, pendudukan, dan penjajahan masih terus berjalan.
Selama tanah mereka tetap dijajah, rumah dirampas, dan anak-anak mereka tumbuh dalam bayang-bayang senjata, maka tidak ada yang bisa disebut damai. Palestina tidak butuh belas kasihan, mereka butuh haknya dikembalikan.
Semoga dunia segera sadar: ini bukan konflik dua pihak yang seimbang, tapi perjuangan bangsa yang terjajah melawan kolonialisme modern. Pembelaan terhadap Palestina adalah pembelaan terhadap kemanusiaan itu sendiri.