JAKARTA, KabarKampus – Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyerukan perlunya koreksi mendasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui pernyataan resminya, AEI menilai bahwa dalam setahun terakhir, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan masih dibayangi dua masalah utama, yaitu misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara.
Kedua persoalan tersebut, menurut AEI, terus melahirkan kebijakan yang tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia. “Satu tahun terakhir lebih merepresentasikan konsolidasi kekuasaan, bukan konsolidasi kebijakan,” tulis AEI dalam pernyataan resminya.
Meskipun pemerintah mengklaim stabilitas ekonomi terjaga, AEI menilai fondasi ekonomi justru menunjukkan tanda-tanda keletihan struktural. Produktivitas nasional menurun, daya beli masyarakat melemah, ruang fiskal menyempit, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, AEI menyerukan pemerintah untuk melakukan reorientasi prioritas anggaran ke arah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Selain itu, independensi lembaga teknokratis seperti BPS, BI, OJK, dan KPK juga perlu dipulihkan agar kebijakan ekonomi kembali berbasis data dan bukti ilmiah. Dalam laporannya, AEI menguraikan tujuh desakan utama yang menjadi fokus perbaikan bagi pemerintah.
Pertama, yaitu perbaikan Misalokasi Anggaran Nasional. AEI menyoroti kebijakan anggaran yang masih terlalu fokus pada proyek-proyek besar padat modal. Sebaliknya, alokasi untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan daerah justru berkurang.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dinilai belum memiliki perencanaan dan pengawasan yang matang, bahkan dilaporkan menimbulkan sejumlah kasus keracunan anak. Kedua adalah penguatan Independensi dan Transparansi Lembaga Negara Intervensi politik dalam lembaga teknokratis dinilai melemahkan kredibilitas data dan kebijakan publik.
AEI menegaskan pentingnya menjaga otonomi lembaga negara untuk memastikan integritas kebijakan ekonomi. Ketiga, penghentian Dominasi Negara yang Melemahkan Ekonomi Lokal.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
