JAKARTA, KabarKampus – Peran masyarakat sipil dalam merespons konflik kemanusiaan global menjadi perhatian utama dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Indonesia, Selasa (7/4). Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini menghadirkan Jusuf Kalla sebagai pembicara utama.
Dalam paparannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menyikapi konflik global yang kompleks, terutama ketika jalur formal negara tidak selalu efektif. “Konflik tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan agama. Ada faktor ideologi dan kepentingan politik yang memperpanjangnya,” ujarnya seperti dikutip dari Teropong.
Ia menjelaskan bahwa aktor masyarakat sipil memiliki fleksibilitas lebih besar karena tidak terikat kepentingan politik, sehingga mampu menjangkau wilayah konflik, membuka ruang dialog, serta menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan lebih diterima berbagai pihak.
Menurutnya, keberhasilan peran tersebut sangat ditentukan oleh dua hal utama, yakni netralitas dan kepercayaan. “Tanpa netralitas, sulit diterima semua pihak. Tanpa kepercayaan, mediasi dan distribusi bantuan tidak akan berjalan optimal,” katanya.
Dalam konteks global, Jusuf Kalla juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk berperan sebagai mediator konflik internasional berkat prinsip politik luar negeri bebas-aktif. “Indonesia bisa menjadi mediator karena tidak berpihak. Netralitas ini modal penting agar kita dipercaya semua pihak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik akibat kendala politik dan birokrasi, sehingga masyarakat sipil dinilai lebih adaptif dalam membangun kepercayaan dan mendorong perdamaian di lapangan.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
