Frino Bariarcianur
YOGYAKARTA, KabarKampus—Sistem pemerintahan Indonesia yang korup jangan sampai membuat aktivis mahasiswa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan materi, jabatan dan kekuasaan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, DR. Sudjito dalam seminar “Korupsi Mengkhianati Pancasila” di ruang seminar FISIPOL UGM, Yogyakarta, Sabtu (08/06/2013).
Menurut Sudjito saat ini kondisi sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem kepartaian, sistem hukum dan sistem hukun kehidupan bernegara memberi ruang untuk terjadinya korupsi. Sehingga aktivis mahasiswa yang dulunya mewakili kepentingan rakyat larut dalam sistem ini.
Ia berharap para aktivis mahasiswa tetap memegang teguh idealisme perjuangan yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ia pun menyesalkan pelaku korupsi berasal dari para mantan aktivis mahasiswa.
“Demi kekuasaan, demi partai, demi kelompok dan demi diri sendiri mereka masuk ke dalam sistem yang korup,” ujar Sudjito yang sehari-hari mengajar di fakultas Hukum UGMi.
Maraknya money politic, gratifikasi dan transaksional untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan membuat situasi pemerintahan Indonesia sangat memprihatinkan. “Kita harus mencegahnya.”
Ia menyarankan agar perguruan tinggi di Indonesia termasuk UGM memainkan peran pencegahan korupsi melalui reformasi kurikulum, mengembalikan mata kuliah agama, budi pekerti, kewarganegaraan dan pancasila sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.
“Perguruan tinggi juga melakukan internalisasi nilai-nilai pancasila kepada civitas akademika secara intensif,” kata Sudjito seperti dilansir HUMAS UGM. []
