Ahmad Fauzan Sazli
Mahbub (tengah) dan Lukman Hakim (kanan) pengungsi Rohingya Myanmar bercerita tentang kondisi muslim Rohingya di Masjid UI, Depok, Senin (13/08). FOTO : AHMAD FAUZAN SAZLI
JAKARTA, KabarKampus– Dahulu daerah Rakhine (Arakan) memiliki mayoritas kaum muslim. Tapi karena tergusur kini jumlahnya kian berkurang. Mayoritas itu adalah orang Rohingya, etnis yang sudah ada sebelum Myanmar berdiri. Kemudian sejak militer berkuasa pada tahun 1962 orang Rohingya tidak diakui.
Cerita ini disampaikan Lukman Hakim Presiden Asosiasi Pengungsi Rohingya dalam diskusi mengenai Rohingya di Masjid UI, Depok, Senin, (13/08). “Tadinya kami merdeka di kampung sendiri, kemudian militer mengambil semua. Mereka menindas secara sistematik dan membatasi kehidupan kami,” kata Lukman.
Menurut Lukman, semenjak itu mereka sulit mendapatkan akses, mulai dari kesehatan, pendidikan, bahkan menikah pun sulit. “Di Rohingya 80 persennya adalah buta huruf,” katanya.
Lukman mengungkapkan, kekerasan di Rakhine terjadi bukan karena beda bahasa dan suku, namun telah direncanakan pemerintah secara terdesain dengan provokasi masyarakat. “Konflik terakhir adalah pembunuhan massal terhadap orang Rohingya, pembakaran rumah dan masjid. Negara memprovokasi bahwa orang-orang Rohingya tidak pantas hidup di Myanmar,” jelas Lukman.
Menurutnya dengan adanya penindasan, pembunuhan, dan penyiksaan, tidak ada perlindungan dari organisasi manapun. Mereka hidup tanpa perlindungan. Karenanya masyarakat Rohingya berharap kepada masyarakat Indonesia sebagai masyarakat dengan jumlah muslim terbesar dan negara Asean lain untuk membantu mereka.
“Kami tidak butuh uang, kami butuh bantuan dan dorongan moral dan politik untuk keadaan kami yang tertindas. Fitnah jika ada yang bilang kami mau mendirikan negara sendiri atau kami adalah teroris. Kami tidak mempunyai kemampuan untuk itu,” kata Lukman.
Lukman berharap pemerintah Indonesia dapat mengadvokasi mereka. Selain itu berharap masyarakat Indonesia mendoakan mereka.[]
