Ahmad Fauzan Sazli
Aksi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) menggelar aksi menolak pertemuan HLP on Post 2015 Development Agenda di depan kampus STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Rabu, (27/03/2013). FOTO : YUDI RIJALI.
JAKARTA, KabarKampus – Mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) menganggap bahwa isu kudeta yang digelontorkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pengalihan isu untuk menutupi pertemuan High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di Bali.
“Dengan adanya isu kudeta yang digulirkan SBY membuat masyarakat dan media melupakan apa yang terjadi di Bali,” kata Boma Angkasa Kepada KabarKampus, Rabu, (27/03/2013).
Padahal menurut Boma, tidak mungkin intelijen Indonesia dan asing tidak tahu apa yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2013 tersebut.
Menurut Boma, pentingnya pertemuan ini tidak diketahui publik karena pertemuan tersebut mengagendakan kontrak Sumber Daya Alam Indonesia kepada Asing.
“Dengan pertemuan itu nantinya Indonesia akan memberikan 90 persen kekayaan alamnya kepada asing dengan kontrak 90 tahun,” jelas Boma.
Sementara itu Yudi Rijali Muslim menambahkan, bahwa atas digulirkannya isu kudeta tersebut membuat angkatan bersenjata menggelar pasukannya pada tanggal 25 Maret lalu.
“Ini merupakan bentuk pelencehan terhadap angkatan bersenjata yang menggelar pasukan pada hari tersebut. SBY harus bertanggung jawab,” tegas Yudi.
Sebagai penolakan atas berlangsungnya High Level Panel (HLP) on Post 2015 Development Agenda di Bali, mahasiswa Unpam bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang tergabung dalam Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) menggelar aksi di depan Kampus STIE Ahmad Dahlan, Jakarta. Dalam aksi tersebut mereka menghimbau kepada mahasiswa dan berbagai elemen masyarat untuk menjadikan pertemuan SBY di Bali menjadi perhatian bersama.[]
