Gerakan Masyarakat Sipil Transnasional

     2. International Land Coalition

Sedangkan ILC secara resmi dibentuk dan diluncurkan bersama dengan nama barunya pada Februari 2003. Organisasi sebelumnya bernama Popular Coalition to Eradicate Hunger and Poverty (Koalisi Populer untuk Memberantas Kelaparan dan Kemiskinan) yang dimulai pada Januari 1996. ILC adalah aliansi global organisasi antarpemerintah, pemerintah (negara), dan masyarakat sipil. Misinya adalah untuk bekerja sama dengan pria dan wanita pedesaan yang miskin untuk meningkatkan akses mereka yang aman ke sumber daya alam, khususnya tanah, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi mata pencaharian mereka (Kerangka Strategis, 2004–2006).

Tujuan ILC adalah (1) meningkatkan kapasitas anggotanya dan mitra untuk membantu kaum miskin pedesaan, perempuan dan laki-laki, mendapatkan dan mempertahankan akses aman ke tanah dan dukungan produksi terkait jasa, dan (2) memfasilitasi pembukaan ruang dialog dengan para pengambil keputusan. Aktivitas ILC adalah menyelenggarakan (a) Program Pengetahuan (KP), (b) Program Dukungan Jaringan (NSP), (c) Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (CEF), (d) Program Akses Sumber Daya Wanita (WRAP), (e) Aliansi Tanah untuk Program Pembangunan Nasional (LAND), (f) Sebuah program berjudul Platform Umum di Akses ke Tanah (PLATFORM). Untuk mendukung enam langkah strategis tersebut ada empat perangkat kegiatan pendukung: (1) kegiatan advokasi; (2) kegiatan analisis kebijakan; (3) kegiatan pertemuan tahunan dan dewan; dan (4) kegiatan komunikasi, penjangkauan, dan manajemen (yaitu kegiatan Sekretariat).

- Advertisement -

Bank Dunia memberikan sumbangan satu kali sebesar US $ 1,5 juta dari Development Grant Facility pada tahun 1998, mewakili sekitar 8 persen dari total kontribusi donor hingga 2007[33]. Awalnya dimaksudkan untuk berkontribusi pada dana abadi (yang tidak terwujud karena kurangnya kontribusi yang cukup), kontribusi ini telah membiayai hibah pengembangan kapasitas kepada CSO dari Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 1996 hingga 2007, ILC telah menerima kontribusi keuangan sebesar $ 18,6 juta dari 13 donor multilateral, bilateral dan donor lainnya (termasuk Bank Dunia). Organisasi tuan rumah, IFAD, telah menyumbang 48 persen dari total pendanaan. International Fund for Agricultural Development (IFAD/Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian), bertempat di Roma, yang karenanya menjadi badan hukum untuk ILC. Majelis Anggota adalah badan tertinggi yang bertemu dua tahun sekali dan menetapkan kebijakan dan strategi secara keseluruhan. Dewan Koalisi dari 14 anggota adalah dewan eksekutif yang bertanggung jawab untuk pemerintahan secara keseluruhan. Sekretariat bertanggung jawab untuk manajemen dan administrasi sehari-hari. Sebagian besar staf berbasis di Roma; dua orang berbasis di New York[34].

     3. Analisis

Apa yang terjadi dalam perjuangan LVC dan ILC menurut saya menggambarkan politik perseteruan di mana keduanya melibatkan adanya pihak-pihak yang melakukan tuntutan (gerakan masyarakat sipil) dan ada pihak yang dituntut (pemerintah dan organisasi internasional). Politik perseteruan tersebut dapat dilihat episodik dalam konteks ketika LVC mendorong PBB untuk mendekralasikan “Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Pedesaan”, sedangkan ILC dalam penyelenggaraan GLF 2018 di Bandung. Sifat publik dari kedua perseteruan tersebut karena LVC dan ILC sama-sama mendorong apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang terbuka dan tidak tertutup karena berkaitan dengan upaya mempengaruhi kebijakan yang berdimensi publik.

Apa yang berbeda dari LVC dan ILC? LVC adalah jejaring yang terdiri dari ratusan serikat petani dari puluhan negara yang menggambarkan sebagai gerakan masyarakat sipil dari bawah, meskipun mungkin ada keterlibatan NGO/LSM dalam pendanaan. Sedangkan ILC lebih variatif dengan melibatkan berbagai pihak yang membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Bahkan yang jelas menjadi sorotan adalah keterlibatan Bank Dunia atau World Bank, sehingga cenderung tampak seperti masyarakat sipil yang berasal dari atas.

PENUTUP

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis politik untuk dapat memahami gerakan masyarakat sipil transnasional dalam perubahan sosial global membutuhkan kerangka berpikir yang sinkretis dan eklektik. Selanjutnya, untuk mengkaji aktivisme, gerakan sosial, dan politik perseteruan, maka kita harus bisa membedakan kajian politik internasional yang institusional (institutional) dengan yang non-konvensional (nonconventional)[35]. Kedua, kita tidak bisa lagi terpaku dan terjebak dalam kajian yang berpusat pada negara atau (state centric), namun lebih bijaksana jika kita mampu mengo[erasikan analisis terhadap kompleksitas relasi antara negara dengan masyarakat (complex state/society)[36]. Beberapa konsep yang mungkin bisa digunakan dalam analisis isu-isu politik dan sosial diantaranya adalah kedaulatan (sovereignty) yang harus diletakkan pada tegangan spektrum tertentu, bukan pada titik yang kaku dan pasti. Lalu konsep tentang kosmopolitanisme (cosmopolitanism)[37] yang bisa dilekatkan pada konsep-konsep lainnya. Dan tentu saja, kita bisa bersimpati atau berempati sebagai konsekuensi keberpihakan dalam analisis yang tidak lagi melulu positivistik ketika kita selalu mengajukan gagasan dan diskurus tentang keadilan sosial (social justice).

Sehingga mewacanakan hubungan antara masyarakat sipil (civil society), aktivisme (activism), dan gerakan sosial (social movement) dari tingkat lokal, nasional, sampai internasional dapat disederhanakan sebagai berikut:

Mengutip kembali Cox, gerakan kontra-hegemonik dari bawah harus menjadi kuat dalam kemampuan mereka melawan cara-cara sederhana untuk dikooptasi!

Bersambung ke halaman selanjutnya –>

- Advertisement -