YOGYAKARTA, KabarKampus – Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada (UGM) meragukan komitmen Calon dan Wakil Presiden di Pemilihan Presiden 2019. Hal tersebut, karena visi misi masing-masing calon tidak menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai agenda utama.
“Kami meragukan komitmen antikorupsi para capres. Agenda pemberantasan korupsi terlihat sangat terpinggirkan baik bagi pasangan nomor urut satu maupun pasangan nomor urut dua,” tutur Oce Madril, Ketua Pukat UGM dalam jumpa pers di UGM, Senin, (10/12/2018).
Menurutnya, agenda antikorupsi yang diusung kedua calon terasa hambar. Tidak menggambarkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan musuh bangsa. Itu terlihat dari keragu-raguan bagi Capres-Cawapres untuk memberantas korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu.
“Standar minimal kebijakan antikorupsi menurut UNCAC atau Konvensi PBB Antikorupsi pun tidak dapat dipenuhi oleh program Capres-Cawapres,” terangnya.
Ia mencontohkan, enam agenda antikorupsi yang diusung Capres Joko Widodo tidak jauh berbeda dengan janji politiknya pada Pemilu 2014 yang dalam realitanya tidak semua terimplementasi dengan baik. Kemudian di era Joowi juga ada beberapa kasus kriminalisasi pimpinan KPK dan belum maksimalnya penegakan hukum.
Sementara itu, untuk pasangan Prabowo-Sandi, agenda pemberantasan korupsi sangat minimalis. Ia melihat hanya ada dua program aksi dalam misi pemberantasan korupsi. Meskipun, beberapa waktu yang lalu Prabowo memberikan kritik keras terhadap tingkat korupsi di Indonesia, tapi sayangnya kritik itu tidak diikuti dengan gagasan yang komprehensif dan tegas untuk memberantas korupsi.
“Sulit untuk berbicara mengenai Prabowo dan Sandi karena agenda yang ditawarkan sangat minimalis sekali dan tidak jelas agenda itu diusung dengan cara yang bagaimana,” imbuhnya.
Para peneliti PUKAT pun menuntut agar kedua paslon lebih serius dalam mengusung pemberantasan korupsi dalam visi misi. Hal tersebut sebagai upaya pemberantasan korupsi membutuhkan ketegasan dari para pemimpin politik.
“Kami ingin mendengar para calon berjanji untuk menjadi panglima yang memimpin pemberantasan korupsi ketika dia terpilih nanti. Masyarakat menunggu apa jawaban dari para capres, kalau perlu revisi besar-besaran visi misi yang sudah dibuat,” terang Oce.[]
