Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah mengambil pendekatan yang fasilitatif terhadap industri ini.
“Kripto ini pada dasarnya adalah infant industry atau industri yang masih muda yang perlu diberi ruang tumbuh dan grace period. Melalui Undang-Undang P2SK dan ruang demokratis seperti regulatory sandbox, negara hadir bukan untuk melarang, melainkan memfasilitasi inovasi seperti tokenisasi real-world asset agar tetap berjalan di dalam protokol perlindungan konsumen dan anti-pencucian uang,” tegasnya.
Dari perspektif publik, tantangan yang muncul bukan hanya soal volatilitas pasar, melainkan kualitas pemahaman masyarakat. Narasi yang didominasi hype, spekulasi, dan orientasi jangka pendek berpotensi menghambat proses pendewasaan industri aset digital di Indonesia.
Ferry Irwandi mengungkapkan bahwa, “Tantangan utamanya adalah masyarakat masih menjadikan kripto sekadar alat spekulasi dan mencari sinyal profit instan, mengabaikan inovasi blockchain di baliknya. Karenanya, tugas influencer bukan cuma menjual narasi manis dan probabilitas profit, tapi wajib mengedukasi fundamental dan manajemen risiko di pasar yang volatil ini.”
Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan figur publik menjadi kunci dalam penguatan ekosistem kripto. Inovasi perlu terus didorong, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang kuat, literasi yang memadai, dan prinsip perlindungan konsumen. Dengan fondasi tersebut, Indonesia berada pada momentum penting untuk menentukan arah industri kripto yang lebih kredibel dan berdaya saing di tingkat regional.
Melalui momentum ini, INDODAX menegaskan komitmennya untuk memperkuat edukasi publik, meningkatkan standar keamanan dan kepatuhan, serta berperan aktif dalam mendorong industri kripto Indonesia yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan.
