A. Fauzan
JAKARTA, KabarKampus – Sejumlah komunitas adat di Indonesia mendeklarasikan JaPKA (Jaringan Pendidikan Komunitas Adat) di Jakarta, Selasa, (12/08/2014). Deklarasi ini adalah bentuk usaha komunitas adat untuk menagih janji pendidikan yang adil dan berkualitas dari negara.
Sejumlah komunitas yang menjadi motor deklarasi ini yakni KKI-WARSI yang berkerja untuk Orang Rimba, Orang Bathin Sembilan dan Orang Duano di Sumatera Tengah, Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCM-M) bekerja untuk Orang Mentawai di Sumatera Barat, serta Yayasan Merah Putih (YMP) bekerja untuk Orang Tau taa Wana di Sulawesi Tengah.
Tarida Hernawati, Yayasan Citra Mandiri Mentawai mengatakan, persoalan dasar yang menjadi persoalan pendidikan bagi komunitas adat adalah layanan akses dan layanan pendidikan. Kondisi geografis yang terisolir dan terpencil, membuat sangat sulit mengadakan sebuah sekolah dan layanan pendidikan di sana. Selain itu masalah lainnya adalah populasi yang minim dan lokasi yang terpencar-pencar serta pola hidup yang sering berpindah-pindah.
“Persoalan lainnya adalah sistem pendidikan nasional tidak mengakomodir kekhususan yang ada di komunitas adat. Lalu sistem pendidikan formal yang tidak memiliki ruang bagi nilai tradisi dan nilai adat istiadat komunitas adat,” terang Helda.
Menurut Helda, hal tersebut merupakan persoalan bersama dan perlu untuk membangun solidaritas untuk menghadapi persoalan kemarginalan bagi komunitas adat untuk memenuhi hak mereka akan pendidikan. “JaPKA ini kami dedikasikan sebagai wadah perjuangan bagi komunitas adat untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga negara,” ungkap Helda.
Selanjutnya Helda menuturkan, dari pengalaman mereka selama bertahun – tahun dan berdampingan dengan komunitas adat. Mereka melihat sistem pendidikan nasional tidak pas. Oleh karena itu JaPKA menginginkan, jaminan pendidikan yang menjamin kekhusususan bagi komunitas-komunita adat. Kemudian ada sistem pendidikan yang berintegrasi dengan kearifan lokal dan adat istiadat.[]
