Ahmad Fauzan
JAKARTA, KabarKampus – Keinginan sejumlah kader HMI yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Penyelamatan HMI (GNP HMI) untuk menyelenggarakan sumpah secara Islam kepada pengurus PB HMI yang diduga melakukan perbuatan asusila kepada salah satu Kohati tidak terwujud. Acara sumpah yang rencananya digelar di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, pada Kamis, (09/02) pukul 15.30 ini tidak dihadiri oleh tersangka.
Sejak pukul 15.30 sekitar 15 kader HMI telah menunggu di depan Masjid Sunda Kelapa, namun hingga pukul 18.00 tersangka tak kunjung datang dan acara yeng telah dipersiapkan itu batal dilaksanakan.
Sebelumnya, Selasa (07/02) GNP HMI telah melayangkan somasi kepada tersangka untuk memberikan klarifikasi dengan sumpah secara Islami, mereka memberikan waktu 3×24 jam untuk melaksanakannya.
Penggagas GNP HMI, M. Arba Yanto mengatakan, pelaku tidak mempunyai niat baik, dia telah secara pasif melakukan pencemaran nama baik organisasi dan itu ada klausulnya dalam AD/ART, dia sudah gugur sebagai syarat pengurus PB HMI, pengurus yang melakukan pencemaran nama baik akan dipecat keanggotaanya.
“Kami akan mengambil tindakan aktif secara konstitusional, kami akan mengambil alih kepemimpinan,” kata Arba.
Menurut Arba mereka akan mengambil alih kepemimpinan, karena persoalan ini harus ada harus ada penyelesaiannya, kalau tidak berita mengenai perbuatan asusila oleh salah satu pengurus PB HMI ini semakin tidak terkendali dan akan disimpulkan publik diluar HMI, bahwa HMI melakukan pembiaran terhadap keluarga besar HMI.
Arba menambahkan kesimpulan untuk melakukan sumpah ini karena mereka berpijak pada praduga tak bersalah dan gerakan moral, bukan gerakan politik.
Menanggapi somasi dan undangan sumpah secara Islam yang ditujukan kepada salah satu pengurus PB HMI tersebut, Direktur Badan Koordinasi Nasional Lembaga Hukum Mahasiswa PB HMI, Tony Hasibuan, mengatakan, apa yang digagas oleh tujuh staf ketua dan pengurus yang mengundurkan diri itu adalah ngawur, karena mereka tidak punya kapasitas lagi untuk mengaku sebagai pengurus besar HMI.
Tony mengungkapakan bahwa pengurus PB HMI tersebut punya banyak aktivitas keHMIan yang menjadi tanggungjawabnya yang tidak kalah penting yaitu aktifitas yang berkaitan dengan keumatan, karena PB HMI saat ini sedang menggodok desain gerakan untuk menyikapi isu kenaikan bbm, gaji buruh, dan terutama persoalan korupsi yang lebih penting.
Pada rapat Pleno II PB HMI yang digelar di kepulauan seribu, selasa (26/01), tujuh staf ketua, menyatakan mundur dan mosi tidak percaya kepada kepengurusan PB HMI.
Tujuh orang itu adalah Hamdan, (Ketua Bidang Pembinaan Anggota), Rijal Akbar Tanjung, (Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi), Malik Mustapa, (Kabid Pemberdayaan Umat), Kabid Amsori (Kabid Informasi dan Komunikasi), M. Arba Yanto (Kabid Hukum dan HAM), Agus Hilman (Kabid Partisipasi dan Pembangunan Nasional), Dwi Juliani (Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan). Kemudian mereka menggagas Gerakan Nasional Penyelamat HMI.[]
Saya selaku mantan ketua HMI Cabang Lhokseumawe Merasa Prihatin akan Nasib HMI, Kalau kader melakukan perbuata yang membuat cacat nama lembaga. Kalau HMI berazaskan ISlam Sudah sepatutnya kader tersebut di rajam, dan usir pengkhianat dari HMI. Itu orang tak bermoral, bikin malu lembaga. kalau perlu takzirkan dia. ini keterlaluan……
Sy selaku Ketua Umum HMI Komisariat Tarbiyah Cbg Pontianak, merasa kecewa terhadap perbuatan tersebut, apabila benar adanya..PB sbg panutaan bagi kalangan bawah seharusnya menjadi tauladan yang baik, bkn malah mencemarkan nama baik. akibat ulah oknum tersebut semuanya merasakan imbas, terlebih pada pekaderan ditingkat komisariat.