Hartanto Ardi Saputra
YOGYAKARTA, Kabarkampus – Mahasiswa yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) melakukan aksi mogok makan di halaman gedung DPRD DIY, Kamis, (05/11/2015). Aksi yang dilakukan sejak Senin, (26/10/2015) ini sebagai bentuk penoakan pembangunan bandara di atas lahan pertanian produktif di Kulon Progo.
“Sekarang sudah hari ke-11 mogok makan. Hari ini kami mendatangi Kepatihan untuk bertemu dengan Gubernur DIY,” ujar Faturahman, salah satu peserta mogok makan, saat ditemui di Kepatihan, Kamis, (05/11/2015).
Ia menjelaskan aksi tersebut menanggapi atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) dengan nomer register 465K/TU/2015 yang mengabulkan kasasi Gubernur DIY tentang Izin Penetapan Lokasi (IPL) pembangunan bandara Kulon Progo. Maka salah satu tuntutan mereka adalah cabut Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032.
Selain itu, menurut Faturahman, setelah resminya izin IPL pembangunan bandara ditetapkan, maka akan terjadi pembebasan lahan. Setidaknya ada pengusuran penduduk yang terdiri dari lima desa.
“Lima desa tersebut terdiri 2.875 Kepala Keluarga atau sekitar 11.501 jiwa,” ungkapnya.
Pembangunan bandara tersebut rencananya akan dibangun di lahan seluas 645,63 hektar. Pembangunan tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia yang diwakili PT Angkasa Pura (persero) dengan investor asal India GVK Power&Infrastructure sejak 25 Januari 2011. Kerjasama tersebut berbentuk perusahaan patungan (Joint Venture Company) dengan masing-masing memiliki hak atas kepemilikan saham senilai 500 juta dolar.
Mahasiswa Sekolah Tinggi APMD tersebut menjelaskan bahwa aksi akan terus berlanjut jika pemerintah daerah tidak memberi respon tuntutan mereka.
“Apabila hari ini kami tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah daerah, maka aksi mogok makan terus digelah hingga hari ke-15,” ujarnya.[]
