BANDUNG, KabarKampus – Bagi pemerintah DKI Jakarta, masyarakat pinggiran kota Jakarta seperti Daerah Kalijodo, Bukit Duri, Pasar Ikan, Kampung Dadap dan sebagainya kerap dianggap sebagai penduduk ilegal dan sumber masalah banjir yang harus ditertibkan. Bahkan banyak media massa mainstream ikut-ikutan melabeli mereka dengan istilah “warga yang ditertibkan” bukan “korban penggusuran”.
Pandangan ini berbeda dengan apa yang dilihat sejumlah mahasiswa Jakarta. Mereka menganggap orang-orang tersebut adalah korban penggusuran atau korban ketidakadilan pemerintah DKI Jakarta. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan film “Jakarta Unfair”.
Film “Jakarta Unfair” dibuat oleh sebanyak 16 mahasiswa dari tiga kampus di Jakarta yaitu Universitas Indonesia (UI), UIN Jakarta, dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Film ini difasilitasi oleh WatchdoC, sebuah rumah produksi yang digawangi jurnalis senior Dandhy Laksono.
Sekar Dewi, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam film “Jakarta Unfair” mengatakan, film ini mencoba untuk mewakili orang-orang yang dianggap terpinggirkan. Karena selama ini media mainstream tidak berpihak kepada mereka.
“Jadi selama ini media mainstream sering menggunakan kata penertiban untuk menggantikan kata penggusuran. Selain itu seorang warga yang dianggap terpinggirkan mengaku, sering diliput oleh media, tapi tayangannya tidak pernah ada,” ungkap Sekar yang tercatat sebagai mahasiswi UMN ini dalam diskusi film “Jakarta Unfair” pada Pekan Literasi Kebangsaan di Gedung Indonesia Menggugat Bandung, Jumat, (02/12/2016).
Menurut Sekar, mereka mengakui, orang-orang korban penggusuran tersebut, tidak memiliki surat tanah dan tinggal di tanah negara. Namun yang harus diketahui adalah mereka memiliki RT dan RW dan ikut Pemilihan Umum.
“Lalu jika mereka ikut pemilu, apakah pantas mereka disebut warga ilegal?” Kata Sekar.
Sementara itu Firdausi Asmi, mahasiswa UI yang juga terlibat dalam pembuatan “Jakarta Unfair” mengatakan, film ini bentuk resistensi tentang wacana media mainstream terhadap warga pinggiran Jakarta. Media massa kerap menganggap warga-warga du sejumlah kampung tersebut sebagai warga liar dan warga yang malas.
“Padahal kalau kalau melihat realitanya, seperti warga Bukit Duri, mereka sering berdiskusi bagaimana mendesain kampung. Mereka juga secara sadar melakukan konsolidasi. Adakah warga liar yang secara sadar melakukan konsolidasi?” tanya mahasiswi yang tengah mempelajari penggunaan media alternatif sebagai wacana alternatif ini.
Menurutnya, sebagai bentuk resistensi terhadap media mainstream, film “Jakarta Unfair” yang mereka buat ingin memberikan panggung bagi warga yang dianggap terpinggirkan tersebut. Karena selama ini mereka tidak bisa tampil di media mainstream.
“Jadi film ini mengangkat soal warga dan ditonton oleh warga. Kami ngga ngejar distribusi film “Jakarta Unfair” di kampus-kampus. Kami mengupayakan diputar di layar tancap yang ditonton warga. Makanya premier film “Jakarta Unfair” digelar di Bukit Duri yang sangat dekat dengan filmnya,” ungkap Asmi.
Asmi mengharapkan, melalui film ini warga bisa memahami hak atas kota. Sehingga setelah ada film ditonton, ada konsolidasi antar warga. Karena penggusuran itu polanya ada di seluruh Indonesia, bukan cuma Jakarta.
“Jadi keberhasilan “Jakarta Unfair” bukan berapa banyak penonton dan likers, setelah ada film ini ada konsolidasi warga,” jelas Asmi.
Film kolabroasi Mahasiswa Jakarta
Sekar dan Asmi adalah dua mahasiswi dari 16 mahasiswi dari tiga kampus yang terlibat dalam pembuatan film Jakarta Unfair. Sebelumnya mereka mendapat ajakan dari WatchdoC untuk membuat sebuah film. Dari berbagai kampus yang mendapat surat ajakan, hanya tiga kampus yang menjawab ajakan tersebut yaitu UI, UIN Jakarta, Dan UMN.
Menurut Sekar, dalam pembuatan film tersebut WarchDoc memfasilitasi dalam memberikan pelatihan mengambil gambar yang bagus, membuat skrip dan membangun ide cerita. Selanjutnya untuk pra produksi, produksi, hingga pasca produksi mahasiswa yang mengerjakan.
“Jadi seluruh film “Jakarta Unfair” dibuat oleh mahasiswa,” kata Sekar yang kebagian sebagai video jurnalis ini.
Menurut Sekar, film Jakarta Unfair dibuat di lima lokasi, antara lain Pasar Ikan, Bukit Duri, Kampung Dadap, Rusun, dan Kalijodo. Mereka memilih lima lokasi tersebut, karena mengangap, lima lokasi tersebut mewakili hal yang sama di Jakarta. Selanjut masing-masing mahasiswa dibagi ke lokasi-lokasi tersebut.
Asmi menambahkan, pada awalnya mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan film berjumlah 26 orang. Namun yang hanya bisa bertahan hingga akhir hanya 16 orang.
“Kebetulan saya mendapat bagian di Kampung Dadap Tangerang,” terang Asmi.
Asmi mengaku, banyak pertanyaan kenapa Kampung Dadap ada di film “Jakarta Unfair”? Menurutnya, mereka mengambil Kampung Dadap tersebut, penggusuran kampung di Kabupaten Tangerang tersebut merupakan bagian dari payung besar proyek reklamasi Jakarta.
“Ini menunjukkan keunfairan Jakarta sampai di luar Jakarta,” katanya.
Sejak film “Jakarta Unfair” diluncurkan, film ini dianggap telah meresahkan. Film ini tidak bisa tampil di area atau kawasan yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya film ini dilarang diputar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta seminggu yang lalu.
“Kemarin film ini dianggap meresahakan dan ngga bisa tampil. Ini juga salah satu indikator keberhasilan kami, karena film ini dianggap mengusik pemerintah,” tutup Asmi.[]
