IMAN HERDIANA
BANDUNG, KabarKampus-Ibarat seorang gadis, Bandung gemar bersolek mempercantik diri. Hasilnya, taman-taman dibangun, trotoar jalan diperbaiki, PKL ditata. Apakah hanya cukup bersolek?
Kiranya Bandung tidak cukup hanya mempercantik diri. Bandung perlu memperhatikan aspek di luar “kecantikan”-nya, yakni lingkungan alam nan asri. Kombinasi inilah yang akan menyelamatkan Bandung dari bencana ekologi.
Anang Sudarna, Kepala BPLHD Jawa Barat mengatakan, kurangnya perhatian terhadap ekologi membuat Bandung terancam bencana ekologi.
“Sebagai orang pemerintah, saya disebut menyerang pemerintah khususnya Kota Bandung. Saya mengakui, Bandung sekarang hebat tapi seperti gadis cantik yang mengidap kanker stadium empat,” kata Anang Sudarna dalam diskusi “Problem dan Solusi Untuk Masa Depan Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU: Berkah atau Malapetaka?” yang digelar Badan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi di Gedung Indonesia
Menggugat, Bandung, Rabu (18/01/2017) lalu.
Anang mengungkapkan, Oktober 2016 lalu ia mengaku sudah memperingatkan bencana banjir di Kota Bandung. Peringatan ini berdasarkan analisis data BPLHD Jawa Barat terkait kondisi lingkungan Kota Bandung.
Tak lama kemudian, kata dia, bencana banjir terjadi di sejumlah titik di Kota Bandung, yakni Jalan Setiabudi, Jalan Pasteur, dan Jalan Pagarsih. Banjir menghanyutkan mobil dan menewaskan seorang karyawan supermarket.
Pemerintah Kota Bandung, kata Anang, merespons dengan rencana pembangunan tol air seperti yang sudah dibangun di Gedebage. Tetapi tol air dinilai tidak akan efektif.
“Membuat tol air itu tak mengatasi persoalan. Contohnya Gedebage,” ungkap Anang Sudarna.
Dalam hitungan ekonomi, persoalan banjir Bandung yang mengerikan ini sebenarnya sudah dibaca oleh pengembang perumahan. Alih-alih untuk menyelamatkan lingkungan, solusi ditawarkan adalah meninggikan posisi bangunan di Gedebage. Perspektif untung rugi ini secara tegas menyatakan kawasan terendah di kota Bandung itu boleh banjir, tapi bangunan tetap selamat. Sehingga rumah atau ruko tetap laris manis.
Pandangan seperti inilah yang seharusnya ditepis.
SOLUSI
Salah satu kunci menyelamatkan Kota Bandung dari bencana ekologis adalah menghentikan pembangunan di Kawasan Bandung Utara. Sebab, kawasan ini merupakan benteng hijau yang berfungsi menyuplai oksigen dan air dari utara kota Bandung. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan pengamatan BPLHD Jawa Barat, saat ini daerah KBU yang masuk ke wilayah Kota Bandung kondisinya makin parah. Contohnya di kawasan Dago, Ciumbuleuit, Ledeng, dan Setiabudhi.
Pesatnya pembangunan KBU Kota Bandung berdampak pada daerah perbatasan. Contohnya di Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang berdekatan dengan daerah Dago. Lebih dari setengah luas Desa Mekarsaluyu dibeli pengembang perumahan. Luas Desa Mekarsaluyu adalah 466 hektar. Banyak warga yang menjual tanah pertanian dan kebun mereka ke investor dari luar Bandung.
Dwi Rena, Deputi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat sepakat jika kawasan Bandung ibarat gadis cantik yang menarik banyak investor. Daya tarik itu membuat pengembang atau investor mengambil jalan pintas mempercepat pembangunan.
Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang juga simpul penting KBU, banyak berdiri hotel. Bahkan, ada bangunan hotel yang sudah jadi tetapi belum punya dokumen perizinan. Begitu juga di Ciumbuleuit di mana ada apartemen yang sudah jadi tetapi izinnya bermasalah.
“Hotel dan apartemen di Ciumbuleuit mendapat diskresi dari Walikota Bandung sehingga bisa membangun,” kata Dwi Rena.
Ia tidak mengerti sejauh mana kekuatan hukum diskresi, sehingga walikota dan bupati bisa membolehkan pembangunan di kawasan hijau tersebut.
DISKRESI
Hal kekuasaan memberikan diskresi memang seringkali menjadi perdebatan. Begitulah yang terjadi di Pemerintahan Kota Bandung. Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung mengakui memberikan beberapa diskresi kepada para pegembang yang memintanya, termasuk pengembang di KBU.
Menurut Kang Emil, diskresi merupakan kewenangan yang dimiliki semua kepala daerah di Indonesia. Diskresi diberikan untuk mengambil kebijakan yang tidak diatur secara mendalam dalam peraturan.
Secara tegas ia menyatakan semua diskresi yang dikeluarkan melalui persetujuan atau rekomendasi tim diskresi yang dibentuk oleh dirinya. Tim yang terdiri lima sampai tujuh anggota ini dipimpin Basauli Umar Lubis, dosen Jurusan Arsitektur ITB.
“Supaya tidak ada abuse of power. Kalau tim bilang, ‘Pak Wali, jangan dikasih (diskresi)’, maka saya tidak akan memberi (diskresi). Kalau tim bilang sudah mengkaji semua aturan, termasuk lingkungan, baru saya beri (diskresi),” kata Ridwan Kamil seperti dikutip dari pikiran-rakyat.com.
Tapi apa mau dikata, diskresi justru memberikan celah besar untuk mengeksploitasi kawasan hijau Bandung utara.
Diskresi dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Sementara Dwi Rena justru melihat diskresi sebagai peluang bagi pengembang untuk melanggar aturan pendirian bangunan, termasuk di kawasan hijau KBU. Walhi Jabar, kata dia, mencatat banyak pengembang di Kota Bandung yang mendapat diskresi untuk bisa membangun di kawasan yang tidak boleh dibangun. []
