JAKARTA, KabarKampus – Koalisi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (KMU) desak Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI. Gantot Nurmantya dalam pernyataannya pernah mengatakan ada institusi yang berusaha impor 5.000 senjata ilegal.
KMU meminta presiden Joko Widodo perlu turun untuk mengehentikannya. Hal ini demi menciptakan suasana yang harmonis antar lembaga non sipil dan stabilitas Nasional.
“Meski sudah diklarifikasi oleh pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, pernyataan Panglima TNI layaknya bola salju sehingga banyak menimbulkan kegaduhan,” ujar Nur Cholis Hasan Presiden KMU, Jumat, (29/09/2017).
Nur Cholis melihat, isu impor senjata ini saling memojokan antar sektor lembaga pemeritah yang bisa merusak keharmonisan lembaga keamanan nasional. Mulai dari spekulasi yang menyudutkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada juga yang menyudutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
“KMU mengkhawatirkan, apabila polemik ini terus berlanjut, akan terjadi hubungan yang tidak harmonis antara Panglima TNI dan Badan Intelijen Negara atau Polrii dan istitusi lainnya,” tambah Cholis.
Selain itu tambah Cholis, spekulasi ini juga dapat menimbulkan penilaian dan penafsiran buruk dari masyarakat pada pemerintah. Jangan sampai masyarakat menilai Presiden tidak mampu menjaga stabilitas politik. Sehingga antar sektoral pemerintahan di era Presiden Joko Widodo tidak kompak.
Hal yang sama juga disampaikan Rizki Irwansyah juru bicara KMU. Ia menyesalkan sikap para pengamat politik beserta elit politik yang mengangap pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merupakan manuver politik menuju Piplres 2019.
“Saya kira terlalu dini untuk dibicarakan hari ini, Pengiringan opini tersebut di nilai hanya akan memperunci kegaduhan yang ada,” ungkap Rizki
Bagi Rizki, inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI, BIN, dan Polri. Apabila salah satu dilemahkan tentu bangsa Indonesia akan secara terganggu stabilitas Nasionalnya.
“Maka perlu sekiranya Presiden kembali menegaskan peran dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut guna menetralisir kegaduhan serta terciptanya stabilitas keamanan dan politik nasional,” tutup Rizki.[]
