Oleh: Anzal Qodri*
Babak akhir pentas politik di Indonesia telah dimulai. Satu tahun sebelum perhelatan pemilu ini merupakan tahun politik yang kian hari semakin memanas dan selalu melahirkan isu-isu klasik yang setia mewarnai pemilu. Yang terbaru adalah mengenai sistem kepemiluan yaitu tentang wacana perubahan sistem pemilu yang biasanya memakai sistem proporsional terbuka, akan diganti menjadi sistem proporsional tertutup. Isu ini pun akhirnya mendapatkan atensi dari publik luas dengan respon beragam yang pastinya akan menarik untuk dibahas. Respon dari masyarakat dan juga pengamat tentu adalah respon yang sudah biasa dan sering muncul ke atas permukaan ruang diskusi publik, lalu bagaimana jadinya jika yang merespon adalah partai politik itu sendiri? Kalau dilihat tentu tidak ada yang salah, akan tetapi respon yang beragam ini justru menjadikan KPU sebagai pemerintah berwenang dalam menetapkan sistem pemilu harus bekerja dengan sangat hati-hati dalam membuat kebijakan, sehingga nantinya sistem yang ditetapkan adil dan bisa diterima oleh semua partai politik pada pemilu 2024.
Sebelumnya KPU sudah menetapkan bahwa sistem pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional terbuka, kemudian keputusan ini pun disetujui oleh 8 parpol yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di samping itu, partai yang menolak sistem pemilu proporsional terbuka ini adalah PDIP. Partai dengan lambang Banteng ini menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka menjadikan partai tidak bertanggung jawab dalam membina para kadernya. Sehingga PDIP tetap kukuh untuk mengusulkan penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 nantinya. Lalu kenapa PDIP tetap bersikeras untuk tetap menginginkan sistem proporsional tertutup? Apakah ada alasan lain selain dari sistem partai dan kader, atau mungkin ini adalah salah satu strategi dalam memenangkan perhelatan lustrum pemilu akbar yang sedang disiasati oleh PDIP.
Dalam prespektif kajian Ilmu Politik, pemilu merupakan suatu hal paling mendasar yang membuktikan bahwa sebuah negara tersebut memang penganut sistem demokrasi. Sederhananya pemilu adalah salah satu pilar paling bawah dan kuat sebagai penyangga berdirinya demokrasi, jika suatu negara mengatakan bahwa mereka adalah negara demokrasi tapi tidak pernah melaksanakan pemilu, maka sudah jelas negara tersebut sama sekali bukanlah negara dengan sistem demokrasi. Selanjutnya, berbagai macam sistem dalam melaksanakan pemilu merupakan produk dari demokrasi itu sendiri. Sistem yang paling populer dan paling banyak digunakan adalah sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
Sederhananya, kedua sistem ini merupakan cara yang paling adil dalam menerapkan pemilu, tentu adil di sini jika sistem yang digunakan sudah disepakati oleh mayoritas dan pihak penyelenggara pemilu. Sistem pemilu proporsional terbuka adalah sistem di mana pemilih nantinya akan memilih “seorang figur calon” sesuai dengan aspirasi dan keinginan mereka. Kemudian sistem proporsional tertutup adalah sistem di mana pemilih akan memilih partai politik tertentu saja, kemudian partai di sini nantinya akan meberikan nama-nama calon sesuai dengan nomor urut kemudian akan dialokasikan sesuai dengan jumlah kursi di daerah pilih (Dapil). Kedua sistem ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, akan tetapi untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas kita tentu menginginkan sistem yang bisa memberikan win-win solution serta dampak positif terhadap demokrasi tanpa menghilangkan esensi keadilan terhadap peserta pemilu.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
Memang banyak cerita bahwa masyarakat di daerah-daerah lebih memilih lambang PDIP dari pada melihat calonya. Semua itu karena sejarah PDIP sebagai partai wong cilik.
Sistem pemilu tertutup bisa mendorong terciptanya terciptanya right man in the right place. Namun ya bagi sebagian pengamat itu adalah kemunduran demokrasi.
Lanjutkan…!