Oleh: Meilani Nadhira Putri*
Upaya penangkapan mantan Menteri Pertahanan Slovakia, Jaroslav Naď, menunjukkan bagaimana dampak perang Ukraina meluas hingga ke ranah domestik politik Eropa Timur. Perang yang awalnya bersifat eksternal kini memunculkan dinamika internal baru—termasuk di Slovakia—yang mempertanyakan batas antara penegakan hukum dan transformasi kebijakan politik.
Jaroslav Naď, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga 2023, dikenal sebagai pendukung kuat Ukraina. Selama masa jabatannya, Slovakia di bawah pemerintah koalisi pro-Uni Eropa menyetujui bantuan militer termasuk sistem pertahanan udara S-300 dan jet tempur MiG-29 ke Ukraina (BBC News, 2023). Namun setelah pemerintahan baru yang dipimpin Perdana Menteri Robert Fico—yang dikenal dengan pendekatan lebih pragmatis terhadap Rusia—mulai menjabat, sejumlah kebijakan sebelumnya dikaji ulang.
Naď kini menghadapi penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan senjata. Kantor Kejaksaan Khusus Slovakia menyatakan bahwa proses penyelidikan ini dilakukan atas dasar hukum, bukan politik. Dalam pernyataan resminya, pihak berwenang menekankan bahwa “Semua warga, termasuk mantan pejabat tinggi negara, berada di bawah hukum yang sama” (Reuters, 2024). Pemerintah saat ini juga menegaskan bahwa mereka menghormati supremasi hukum dan menolak tuduhan kriminalisasi politik.
Namun, kritik bermunculan dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil. Beberapa analis memperingatkan bahwa proses hukum ini bisa disalahartikan sebagai bentuk balas dendam politik terhadap tokoh yang sebelumnya mengambil sikap tegas mendukung Ukraina. Naď sendiri menyebut kasus ini sebagai “Penyerangan politik yang disamarkan sebagai proses hukum” (Politico Europe, 2024).
Konteks ini memperlihatkan betapa isu Ukraina kini bukan hanya konflik regional, tetapi juga telah menjadi cermin tantangan demokrasi dan stabilitas politik di banyak negara Eropa Timur. Slovakia bukan satu-satunya negara yang mengalami pembelahan politik akibat respons terhadap perang ini. Di Polandia, Hongaria, dan Republik Ceko, perdebatan antara sikap pro-Ukraina dan pragmatisme nasional juga memicu ketegangan internal.
Bersambung ke halaman selanjutnya –>
