Lebih dari separuh warga Israel disebut tidak mempercayai penjelasan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait keputusan-keputusannya menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Hal itu terungkap dalam jajak pendapat yang dilakukan pekan lalu untuk Zman Yisrael, situs berbahasa Ibrani yang merupakan sister site The Times of Israel.
Survei tersebut merujuk pada dokumen setebal 55 halaman yang diserahkan Netanyahu kepada auditor negara. Dokumen itu berisi kutipan-kutipan terpilih dari pembahasan internal pemerintah dalam beberapa tahun dan bulan sebelum serangan terjadi.
Melalui dokumen tersebut, Netanyahu berupaya menunjukkan bahwa dirinya telah mendorong langkah tegas terhadap Hamas, namun mendapat penolakan dari para pejabat keamanan. Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak memuat beberapa pertemuan penting, termasuk rapat beberapa hari sebelum serangan yang disebut-sebut menekankan pentingnya menjaga ketenangan di front Gaza.
Netanyahu juga dilaporkan telah menerima sejumlah informasi intelijen dalam beberapa tahun sebelumnya terkait rencana Hamas untuk menyerang wilayah Israel selatan. Narasi dalam dokumen tersebut dinilai bertentangan dengan pernyataan publiknya sebelum serangan, ketika ia membenarkan dan mengambil tanggung jawab atas keputusan untuk tidak melakukan operasi besar-besaran di Gaza.
Hasil survei menunjukkan 51 persen responden tidak mempercayai versi Netanyahu, sementara 39 persen menyatakan percaya, dan sekitar 11 persen tidak memiliki pendapat. Survei lain yang dipublikasikan Channel 12 juga menanyakan apakah publik percaya klaim oposisi bahwa dokumen tersebut disunting secara selektif sehingga tidak mencerminkan kebijakan sebenarnya.
Sebanyak 47 persen responden menyatakan percaya pada klaim oposisi, 32 persen mempercayai Netanyahu, dan 21 persen tidak tahu. Dalam survei yang sama, hampir separuh responden (47 persen) menyatakan tidak yakin Hamas akan dilucuti dari persenjataannya.
Sebanyak 28 persen menilai pelucutan mungkin terjadi sebagian, 12 persen percaya akan terjadi sepenuhnya, dan 13 persen tidak mengetahui. Menjelang pemilu yang paling lambat harus digelar pada Oktober 2026, konstelasi politik Israel masih menunjukkan persaingan ketat.
Survei Zman Yisrael memperlihatkan bahwa baik blok pro-Netanyahu maupun blok anti-Netanyahu sama-sama belum mencapai mayoritas mutlak. Distribusi kursi sangat dipengaruhi oleh apakah partai-partai Arab, yaitu Ra’am, Hadash-Ta’al, dan Balad akan maju bersama dalam format Joint List atau terpisah.
Jika maju terpisah, ketiganya diperkirakan meraih total 11 kursi dari 120 kursi Knesset. Dalam skenario ini, partai-partai oposisi memperoleh 56 kursi dan koalisi saat ini 53 kursi. Namun, jika partai-partai Arab bersatu, mereka diproyeksikan meraih 15 kursi dan menjadi partai terbesar ketiga di Knesset.
Dalam situasi itu, blok anti-Netanyahu memperoleh 53 kursi, sementara koalisi saat ini 52 kursi. Partai Likud yang dipimpin Netanyahu tetap diprediksi menjadi peraih kursi terbanyak, diikuti partai baru mantan Perdana Menteri Naftali Bennett.
Survei juga menunjukkan bahwa dalam simulasi pemilihan langsung perdana menteri, Netanyahu unggul tipis atas Bennett. Sebanyak 38 persen responden memilih Netanyahu, 35 persen memilih Bennett, 24 persen tidak memilih keduanya, dan 3 persen tidak tahu.
Ketika ditanya mengenai opsi jika tidak ada blok yang memperoleh mayoritas, 38 persen responden mendukung pemerintahan persatuan nasional. Sebanyak 26 persen menginginkan koalisi anti-Netanyahu dengan dukungan Ra’am dari luar pemerintahan, 24 persen memilih pemilu ulang, dan 12 persen tidak tahu.
Situasi ini menunjukkan bahwa selain persoalan domestik dan konflik Gaza, Israel juga masih dihadapkan pada ketegangan regional yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan secara lebih luas.
