UTAMA

Universitas Pelita Harapan (UPH) menghadirkan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han)., PGCert., RCDS., Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad), sebagai pembicara sesi ‘Inspirational Sharing’ dalam rangkaian Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026 yang diselenggarakan pada 10 Juli 2026 di Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village.

Di tengah dunia yang perlahan-lahan mulai memalingkan wajah dari Jalur Gaza, sebuah suara dari dalam reruntuhan mengingatkan kita bahwa di sana, kehidupan tidak benar-benar berhenti—ia dipaksa bertahan dengan cara yang paling perih.

Menjadi student leader bukan sekadar memimpin organisasi mahasiswa atau menjalankan program kerja. Lebih dari itu, kepemimpinan menjadi proses pembentukan karakter, integritas, serta hati untuk melayani dan berdampak. Komitmen inilah yang kembali ditegaskan Universitas Pelita Harapan (UPH) melalui Student Leaders Appreciation and Inauguration 2026.

JAKARTA, KabarKampus - OJK menetapkan aturan tentang sertifikasi influencer keuangan dan kripto melalui POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. 

The Lead Institute Universitas Paramadina kembali menggelar seri "Kajian Filsafat & Agama 2026" bertajuk Madzhab Frankfurt vs "Madzhab" Paramadina dengan tema "Manusia di Zaman Edan," Senin (6/7). Edisi ketiga ini membandingkan kritik Herbert Marcuse (1898–1979) tentang Manusia Satu Dimensi dengan gagasan Nurcholish Madjid atau Cak Nur (1939–2005) mengenai manusia sebagai khalifatullah atau perwakilan Tuhan.

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai ekosistem dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini belum menciptakan persaingan yang adil antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, kebijakan penerimaan mahasiswa baru di PTN yang terus meningkat tanpa pengaturan yang proporsional telah memberikan tekanan besar terhadap keberlangsungan PTS di berbagai daerah.

Krisis ekologis yang semakin nyata menuntut perubahan mendasar dalam cara Indonesia merumuskan kebijakan pembangunan. Sains telah memberikan bukti yang kuat mengenai ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, namun tanpa kemauan politik, tata kelola yang baik, dan landasan etika, berbagai temuan ilmiah tersebut tidak akan mampu mencegah semakin besarnya risiko ekologis yang dihadapi Indonesia.