PERISTIWA

Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan gender, keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga akses terhadap posisi strategis di ruang publik. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam webinar “Refleksi Kemerdekaan oleh Perempuan Paramadina: Bidang Ekonomi dan Sosial Politik” yang digelar pada 14 Agustus 2026.

Industri blockchain dan aset kripto Indonesia memasuki fase baru seiring menguatnya kerangka regulasi dan meluasnya pemanfaatan teknologi blockchain di berbagai sektor lewat tokenisasi real world assets (RWA), intellectual property tokenization, dan pembangunan infrastruktur digital.

Mengusung tema “PRODAY Monopoly: Awal Perjalanan Mengenal Public Relations” dengan tema kecil “PRODAY Express: Rakit Rute, Beribu Peluang, Gapai Impian,” PRODAY dikemas sebagai ruang pengenalan bagi 218 mahasiswa baru yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga membangun kedekatan dan rasa memiliki mahasiswa baru terhadap Program Studi Hubungan Masyarakat.

Memasuki dunia perkuliahan merupakan salah satu titik balik penting bagi generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kompleksitas persoalan sosial, serta kebutuhan akan pemimpin yang berintegritas, mahasiswa membutuhkan lebih dari sekadar kompetensi akademik.

Universitas Terbuka (UT) mengukuhkan enam profesor baru yang menghadirkan berbagai gagasan berbasis riset untuk menjawab tantangan pembangunan di Indonesia. Beragam topik yang diangkat mencakup pendidikan jarak jauh, tata kelola pemerintahan, lingkungan berkelanjutan, administrasi publik, hingga inovasi kebijakan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), perlu terus diperkuat agar lulusan memiliki kompetensi yang semakin relevan dengan kebutuhan industri.

“Pemerintah tidak seharusnya menjalankan dua kebijakan sekaligus: membela Palestina di depan publik, tetapi membiarkan hubungan ekonomi, teknologi, industri, penelitian, atau pertahanan dengan Israel berlangsung di balik layar. Tidak boleh ada shadow relationship antara Indonesia dan Israel,” tegas Furqan AMC, Sekjen Free Palestine Network (FPN).