Mahasiswa UGM Teliti Keterlibatan Universitas Dalam Peristiwa 1965

Hartanto Ardi Saputra

YOGYAKARTA, Kabarkampus – Pasca reformasi 1998, studi yang menarasikan peristiwa genosida 1965 semakin sering bermunculan. Umumnya, narasi peristiwa penumpasan massal simpatisan komunis ini dikupas dari sisi individu korban. Padahal penumpasan ini juga ikut melibatkan universitas.

Pembahasan mengenai keterlibatan universitas dalam peristiwa ‘65 ini menjadi benang merah dalam diskusi bertajuk “Universitas di Persimpangan Zaman”, Selasa, (24/11), di Gedung MAP UGM. Hadir sebagai pembicara Abdul Hamid, mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah UGM, yang memaparkan hasil penelitiannya tentang keterlibatan universitas tersebut.

- Advertisement -

Menurut Hamid, menjelang terjadinya peristiwa 65, banyak universitas yang dijadikan alat politik oleh pemerintah. Universitas dikenai beban politik dengan cara-cara yang beragam.

“Perlu digaris bawahi bahwa pemerintah menjadikan universitas sebagai alat politik sejak masa Sukarno dengan jargonnya, universitas harus menjadi alat revolusi,” ujarnya.

Hamid menjelaskan, pada akhir masa pemerintahan Sukarno terjadi persaingan ketat antar partai-partai dalam melakukan kaderisasi di universitas. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia, sebagai salah satu partai yang jumlah kadernya berkembang pesat.

“Strategi PKI sangat modern yaitu dengan membangun kader melalui institusi pendidikan, yaitu dengan mendirikan Universitas Rakyat,” ungkap Hamid.

Selanjutnya,pada masa awal pemerintahan Suharto berkuasa, jumlah universitas di Indonesia meningkat pesat. Universitas yang dianggap sebagai wadah bagi kalangan intelektual semakin menjadi sasaran partai-partai untuk mencetak kader.

“Dari yang awalnya jumlah universitas hanya 8 pada 1959 menjadi 39 universitas sampai periode 1965,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamid menjelaskan, masuknya politik di universitas menyebabkan suasana akademik yang tidak kondusif. Secara garis besar organisasi terbagi menjadi dua golongan, agamis dan sekuler.

“Organisasi agamis meliputi HMI, PMII, IMM. Sedangkan organisasi nasionalis atau sekuler seperti GMNI, Germindo, dan lain-lain,” ujarnya.

Menurut Hamid, perang dingin antara blok Soviet dan Amerika juga berimbas sampai ke Indonesia. Namun di bawah kepemimpinan Suharto arus perpolitikan Indonesia berubah haluan ke blok Amerika. Sementara penumpasan terhadap simpatisan komunis (blok soviet) mulai didengungkan pemerintahan dengan selogan anti komunisme.

“Ada 14 universitas yang dibekukan, salahsatunya universitas Respublika atau yang dikenal saat ini Tri Sakti,” ujarnya.

Hamid menjelaskan bentuk penumpasan di universitas yaitu dengan terbitnya SK no 22 yang menyerukan setiap universitas melakukan mengumpulkan data riwayat mahasiswa. Mahasiswa yang diindikasi terlibat unsur komunis atau terbukti dari keluarga anggota PKI akan disingkirkan.

“Ada mahasiswa yang dibuang luar pulau, dikeluarkan, dan wajib lapor,” katanya.

Menurut data yang telah digali dalam penelitiannya, Hamid menemukan jumlah mahasiswa yang disingkirkan oleh masing-masing universitas paling besar adalah mahasiswa UGM. Ada 3059 mahasiswa dan 115 dosen atau staf UGM yang diawasi pemerintah karena terindikasi simpatisan komunis.

“Data tersebut merupakan data resmi yang dikeluarkan Humas UGM dan pada saat itu diterbitkan di koran Kedaulatan Rakyat,” ungkap Hamid.

Menurut Hamid, dampak dari peristiwa 65 yang dilakukan secara kelembagaan di universitas adalah hilangnya kebebasan kajian akademik. “Kita tahu sendiri banyak buku-buku yang dilarang beredar dan ada teori-teori sosial yang dilarang dipelajari,” ujarnya.[]

- Advertisement -