JAKARTA, KabarKampus-Masih ingat dengan noktah Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang diteken Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014? Jika Anda lupa seperti Jokowi saat ini, berikut point penting Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 pada tanggal 5 Juni 2014.
1. Mewujudkan Trilayak bagi tenaga pengajar dan pendidik, memberikan kepastian perlindungan hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi mereka yang sejalan pemenuhan hak rakyat atas pendidikan
2. Bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik memastikan upah yang layak (bukan sekedar tunjangan), apapun status kerjanya, minimal sesuai dengan Upah Minimun Kota/Kabupaten. Pemerintah RI wajib memberikan jaminan peningkatan dan kemampuan mereka, termasuk sertifikasi yang tidak boleh komersial, diberikannya jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anak mereka, memberikan jaminan sosial (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua) bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya.
3. Melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan agar terwujud sistem perekrutan CPNS bagi tenaga tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan, transparan dan tanpa pungutan apapun. Karenanya, dalam perekrutan tersebut wajib diprioritaskan bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya yang telah mengabdikan diri tiga tahun keatas.
Dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara menyatakan, “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya, yang sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Namun saya menyadari semua komitmen yang saya sampaikan, tak mungkin bisa dijalankan, jika kita tidak memenangkan Pilpres 9 Juli 2014.”
( Baca juga Mendikbud : Guru Honorer Bisa Jadi PNS Asal Bersedia Ditugaskan di Pelosok )
Dan kini setelah menjabat sebagai Presiden, belum juga Presiden Joko Widodo menunaikan janjinya. Dulu sangat prihatin akan nasib guru dan guru honorer, namun saat guru berdemonstrasi di depan Istana Negara (10-12 Februari 2016), Jokowi tak sempat bertemu.
Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang pernah ditanda tangani seakan hanya noktah untuk meraup suara saat berjuang merebut kekuasaan. Beginikah rupa Presiden Jokowi yang telah didukung oleh puluhan ribu guru di Indonesia? []
