BANDUNG, KabarKampus – Pandangan Khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap pemerintah Indonesia bertentangan dengan ideologi Pancasila. Sehingga pemerintah melalui Perppu No. 02 Tahun 2017, tentang Ormas, membubarkan organisasi HTI.
Sebagai organsasi kader HTI, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat (GP Jabar), menolak bila konsep khilafah yang selama ini mereka tawarkan bertentangan dengan pancasila. Bagi GP Jabar khilafah merupakan ajaran Islam dan ajaran Islam tidak bertentangan dengan pancasila.
“Perlu diketahui khilafah itu ajaran Islam, seperti shalat dan zakat. Jadi khilafah bukan sesuatu yang dianggap menghawatirkan, karena merupakan ajaran Islam. Jadi ketika dianggap bertentangan dengan pancasila, dimana bertentangannya secara undang-undang?” kata Indra Lesmana, Ketua Gema Pembebasan, Jawa Barat.
Menurutnya, khilafah merupakan tujuan perjuangan mereka untuk memajukan kehidupan Islam. Dalam sejarah Khulafaur Rasyidin sampai runtuhnya kekhalifahan, sistem pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan Islam.
“Maka ini pun yang kami adobsi yakni menerapkan sistem Islam secara menyeluruh atau dengan khilafah. Namun perjuangan khilafah ini tidak dengan kekerasan,” kata mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (Unikom) ini.
Namun kata Indra NKRI, di Indonesia, pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi khilafah yang mereka gagas hanya tawaran saja. Boleh diterima, boleh tidak.
“Yang jelas yang mereka tawarkan bukan untuk merusak. Namun untuk memperbaiki,” katanya.
Meski demikian, kata Indra, jangan ragukan kecintaan mereka terhadap negeri ini. Ketika Timor Leste akan lepas dari Indonesia, Gema Pemebabasan paling depan menyuarakan, agar tidak ada disentegrasi di Indonesia. Begitu pun terhadap Papua, mereka menolak Papua melepaskan diri dari Indonesia.
“Jadi jangan tanya bagimana kecintaan Gema Pembebasan terhadap negara ini. Kami Peduli,” katanya.[]
