BANDUNG, KabarKampus – Ormas FKPPI bersama aparat keamanan TNI dan POLRI mendatangi kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) untuk membubarkan diskusi bertajuk “New York Agreement dan Situasi Nduga” di kampus ISBI, Bandung, Rabu, (14/08/2019). Alhasil diskusi mengenai sejarah dan kondisi terkini soal Papua tersebut batal digelar.
Rencananya diskusi digelar Pers Mahasiswa Daun Jati ini di belakang Gedung Sunan Ambu pukul 14.00 WIB. Namun sekitar pukul 12.30 aparat keamanan TNI dan Polri mendatangi rektorat meminta agar acara tersebut dibatalkan. Kemudian diikuti perwakilan Ormas FKPPI yang ikut hadir di ruang Rektorat USBI.
Ridwan Kamaludin, Ketua LPM Daun Jati, menjelaskan, diskusi ini terpaksa batal, setelah TNI yang diwakili Danramil, dan aparat kepolisian dari Polsek Lengkong, Polrestabes Bandung, dan Ormas FKPPI mendatangi rektorat ISBI untuk membubarkan diskusi. Kemudian mahasiswa diminta untuk menandatangani surat pembatalan diskusi di depan Rektor ISBI Bandung.
“Mereka ingin diskusi dibubarkan, karena menganggap diskusi mengganggu keutuhan NKRI. Kemudian dianggap bisa mengganggu stabilitas kampus dengan adanya Ormas yang akan datang ke sini,” kata Ridwan kepada KabarKampus, Rabu, (14/08/2019).
Menurut Ridwan, dalam pertemuan tersebut, tidak hanya aparat keamanan dari TNI dan POLRI, namun juga dari Ormas. Bahkan Anggota Ormas diperbolehkan mengambil gambar para mahasiswa di dalam ruangan.
“Jadi mereka tidak hanya merasa ada atmosfer intimidasi dari TNI dan POLRI, namun juga dari Ormas,” ungkap Ridwan.
Sementara itu, di waktu yang sama, sekitar 20 anggota Ormas FKPPI dengan sepeda motornya menunggu di halaman kampus ISBI. Mereka menunggu hasil kesepakatan pembatalan diskusi.
Kemudian para mahasiswa pun menandatangani surat kesepakatan pembatalan diskusi. Dalam surat tersebut menyatakan :
Tidak akan melaksanakan diskusi publik New York Agreement yang rencananya akan dilaksanakan di ISBI Bandung, Tidak akan melaksanakan kegiatan yang membahas masalah integrasi dan disintegrasi Papua Barat untuk sekarang dan dan ke depannya, Tidak akan melaksanakan kegiatan bertema politik, isu sensitif nasional, maupun internasional, setiap kegiatan kemahasiswaan harus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Surat pernyataan ini ditandatagani oleh Fikri Asrofi, Ketua BEM SIBI dan Ridwan Kamaludin, ketua LPM Daun Jati. Kemudian saksi-saksi yaitu EEN Herdiani, Rektor ISBI Bandung, AKBP Widodo, Kabag Ops Polrestabes Bandung, Mayor Inf Supriyanto, Danramil 1804 Regol-Lengkong, dan Kusna Jefrija, Kapolsek Lengkong.
Sementara itu Noval, yang juga panitia diskusi menambahkan, mereka menggelar diskusi soal New York Agreement, karena pada tanggal 15 Agustus 1962 merupakan terjadinya peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa besar kesepakatan antara pemerintah Indonesia, Amerika dan Belanda terkait nasib West Papua.
“Kami melihat isu Papua di media mainstream masih minim. Jadi karena kami pers mahasiswa, kenapa ngga kami ngomongin persoalan Papua,” ungkapnya.
Selain itu, tambah Noval, situasi terkini di Nduga, sebuah kawasan di Papua ada ribuan orang mengungsi dan ada juga yang meninggal. Oleh karena itu, lewat diskusi ini, mereka ingin menarik benang merah, hubungan Papua di masa lalu dan sekarang.
“Jadi ada hubungannya atau ngga? Tapi diskusi ini adalah diskusi ilmiah dan demokratis,” terang Noval.
Ridwan dan Noval sangat menyayangkan diskusi di dalam kampus dibubarkan. Apalagi diskusi ilmiah di dalam kampus dilindungi undang-undang.
“Apa salahnya kami mengetahui soal New York Agreement. Ini mengecewakan, kampus bukannya mendukung ilmu pengetahuan, di area akademik justru mendukung prilaku ormas,” terangnya.[]
