ABC AUSTRALIA NETWORK
Kalangan pengusung hak pengungsi dan Partai Hijau mencap kesepakatan pemerintah Australia dengan Nauru mengenai pencari suaka sebagai kejam dan absurd.
Perdana Menteri Kevin Rudd hari Sabtu (03/08/2013) menandatangani persetujuan dengan presiden Nauru menyangkut pencari suaka yang mirip dengan yang disepakati belum lama ini dengan Papua New Guinea.
Bedasarkan persetujuan itu, para pencari suaka yang tiba di Australia dengan kapal bisa dikirim ke negara pulau di Pasifik itu untuk diproses dan kemudian dimukimkan disana bila dinyatakan sebagai pengungsi.
Pemerintah Australia juga akan memberi dukungan keuangan kepada Nauru dalam rangka kesepakatan itu.
Sewaktu mengumumkannya, Perdana Menteri Rudd melukiskan pendekatan pemerintah menyangkut pencari suaka itu keras tapi berperikemanusiaan.
Akan tetapi pemimpin partai Hijau, Christine Milne, mengatakan, pemerintah sama saja dengan menyogok negara-negara tetangganya yang paling miskin.
“Jauh di mata, jauh dari pkiran. Melimpahkan kepada pihak lain tindakan kejam yang ingin kita kenakan pada orang (para pencari suaka),” katanya.
“Apakah Rudd mengira suatu negara seperti Nauru akan mampu menerima keluarga-keluarga tinggal di negaranya, sementara negara itu tidak memproduksi pangan sendiri, pada hakekatnya tidak ada lapangan pekerjaan, dan layanan pendidikan juga sangat minim?’
Ahli hukum hak asasi dan kawan baik Rudd, Pater Frank Brennan, menuduh partai Buruh menempuh kebijakan pencari suaka yang “cendrung menurunkan standard”.
Kata Pater Brennan, kesepakatan itu jelas dimaksudkan untuk membuat tenang para warga Sydney barat –suatu daerah pemilihan yang menentukan– menjelang pemilu di Australia.
“Tidak akan ada anak dikirim ke Nauru di bawah kebijakan ini sebelum pemilu, jadi jelas itu dirancang untuk konsumsi di Sydney barat dan bukan untuk orang-orang di Indonesia, dimana para pencari suaka sedang menunggu untuk berangkat dengan kapal,” kata Pater Brennan kepada ABC News 24.
Juruhicara Koalisi Aksi Pengungsi Ian Rintoul mengatakan, Nauru sudah kewalahan dengan tingginya tingkat pengangguran dan tidak akan mampu menghadapi arus pengungsi.
“Nauru tidak mampu memberi pemukiman yang memadai,” katanya.
“40-an persen warganya menanggur, negara itu menghadapi krisis perumahan, dana yang diperuntukkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Nauru sudah hampir habis. Gagasan bahwa Nauru bisa memukimkan pengungsi itu lebih dari lelucon,” tandasnya.
“Para politisi Nauru lebih sering tidak tinggal di Nauru, mereka sendiri mencari rumah di Australia dan itulah yang seharusnya terjadi pada para pengungsi, mereka harusnya dibawa ke Australia,” katanya.
Jurubicara oposisi urusan immigrasi, Scott Morrison, mengatakan rencana itu percuma saja.
Pemerintah Australia mengatakan boleh jadi akan menjalin kesepakatan pemukiman pencari suaka lainnya dengan negara-negara tetangga di kawasan.[]
SUMBER : RADIO AUSTRALIA
