ABC AUSTRALIA NETWORK
Perahu pencari suaka dicegat HMAS Karrakia di Cape Leveque pada April 2010. (Credit: ABC)
Perselisihan diplomatik akan semakin memanas antara Indonesia dan Australia terkait kebijakan Pemerintah Koalisi di bawah Tony Abbott yang bakal berkunjung ke Jakarta, soal menghalau kapal pencari suaka yang masuk wilayahnya.
Abbott sebelumnya pernah berjanji kalau kebijakan luar negerinya akan berfokus kepada Indonesia dan yakin bisa bekerjasa sama serta menghormati kedaualatan Indonesia.
“Australia berhubungan baik dengan Indonesia,” ujarnya di Melbourne.
“Kami sudah bekerja konstruktif di masa lalu untuk menghentikan masalah ini. Bahkan kami berhubungan sangat baik dengan Indonesia dan bisa berbuat lebih baik lagi di masa depan. Kami menghormati kedaulatan dan tidak akan melakukan atau mengusulkan sesuatu yang bertentangan dengan itu,” tambahnya.
Abbott mengingatkan kembali kebijakan yang serupa pada era mantan PM John Howard.
Namun demikian, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan kalau pendekatan pemerintahan Koalisi Australia berkaitan dengan kebijakan perahu pencari suakanya bisa memperburuk hubungan Indonesia-Australia.
Mantan Menteri Luar Negeri era Howard, Alexander Downer, menolak pernyataan Marty.
“Ketimbang beretorika santun soal Pemerintah Australia yang mengancam kedaulatan mereka, rakyat mereka, kapal mereka, solusi ini harus berhasil, ” kata Downer kepada program ABC TV The Drum.
Penolakan terhadap komentar Marty dinilai signifikan, kendati dia tidak berbicara atas nama Abbott. Pandangannya juga diperkirakan akan menjadi perhatian politik di Jakarta .
Abbott pernah berjanji tiadka akan ada dipolmasi “megafon” dari pihaknya.
Rencananya pertemuan kedua pimpinan pemerintahan dijadwalkan berlangsung pada Senin (30/9) pekan depan.
Agenda pembicaraan akan membahas soal ekonomi, perdagangan, peningkatan hubungan kedua negara dan isu pencari suaka.
Pakar politik dan strategi Indonesia Philips Vermonte dari Centre for International and Strategic Studies (CSIS) di Jakarta berharap Australia bisa memperluas perbicangangan untuk berkeja sama dengan Indonesia di berbagai isu.
“Kami memahami ada isu yang menjadi perhatian dari sisi Australia bahwa isu keamanan non tradisional seperti imigrasi dan perdagangan ilegal,” katanya.
Menurutnya kedua negara harus berbicara satu sama lain tanpa ada yang saling merendahkan.
“Saya yakin Indonesaia akan menolong karena isu itu juga menjadi perhatian Indonesia. Indonesia juga kesulitan soal pencari suaka. Ini menjadi perhatian kedua negara untuk mencari solusi yang tepat,” lanjut Vermonte.
Sementara pengamat ekonomi dan politik Indonesia dari Australian National University, Professor Hal Hall, meyerbutkan Australia dan Indonesia bisa bekerja sama, tapi Australia harus perlahan lahan.
“Kabar baiknya adalah Perdana Menteri Abbott menginginkan politik luar negerinya fokus ke Jakarta dan itu sangat menggembirakan,” nilainya.
“Tantangannya, kami belum melihat kalau pemerintah baru Australia berniat untuk memperluas agenda bagi isu-isu yang penting juga buat Indonesia, bukan hanya yang penting buat Australia,” tutupnya.
SUMBER : http://www.radioaustralia.net.au
