Ahmad Fauzan Sazli
Ilustrasi Mobil Murah / Foto : mobilku.org
JAKARTA, KabarKampus – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mobil murah yang tercantum dalam PP No 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC). Kebijakan tersebut tidak hanya diberlakukan di Jakarta, melainkan di seluruh Indonesia. Dengan kebijkan tersebut warga dapat membeli hanya dengan harga Rp75 juta hingga Rp120 juta.
Menanggapi, kebijakan produksi mobil murah tersebut, Prof. Dr.-Ing. Ir. Ahmad Munawar, M.Sc., pakar transportasi UGM mengatakan, bahwa kebijakan mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car) tidak hanya akan menambah kemacetan di Jakarta. Namun, juga akan memperparah kemacetan yang telah terjadi di kota-kota besar di Indonesia lainnya, termasuk Yogyakarta.
“Saat ini di Jogja sekitar 7 persen ruas jalan utama sudah dalam kondisi macet pada jam sibuk,” katanya, Kamis, 19/09/2013)
Munawar mengkhawatirkan, pada tahun 2023 sekitar 45 persen dari ruas jalan utama di Yogyakarta akan mengalami kemacetan. Hal tersebut akan dipercepat, jika kebijakan mobil murah tersebut diimplementasikan.
Ia menuturkan, kemacetan akan terjadi karena pertambahan kendaraan pribadi yang tinggi. Pertambahan mobil di Indonesia rata-rata 8,5 persen per tahun, sedangkan sepeda motor 13 persen per tahun. Ditambah lagi, buruknya sistem angkutan umum menyebabkan semakin tingginya kenaikan penggunaan kendaraan pribadi.
Munawar menjelaskan, untuk mengantisipasi kemacetan yang parah, pemerintah harus melaksanakan kebijakan transport demand management. Kebijakan yangmengupayakan masyarakat untuk beralih dari pengguna kendaraanpribadi ke angkutan umum, penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda serta pengaturan parkil dan PKL di tepi jalan.
Dalam kesempata itu Munawar menyarankan agar seluruh Kepala Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia menolak kebijakan mobil murah itu, jika tidak ingin terjadi kemacetan di daerahnya.[]
