Ahmad Fauzan Sazli
Mobil Pekan Kondom Nasional.
JAKARTA, KabarKampus – Berdasarkan Kajian yang dilakukan BEM FISIP UIN Jakarta bersama Lembaga Penelitian dan Kajian Mahasiswa (LPKM) FISIP UIN Jakarta terhadap Pekan Kondom Nasional yang digelar dari tanggal 1 – 7 Desember 2013. BEM FISIP UIN Jakarta menyatakan menolak Pekan Kondom Nasional tersebut.
Rakhmat Abril Kholis, dari Departemen Litbang BEM FISIP UIN Jakarta mengatakan, bahwa program ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Pasalnya akarnya bukan karena tidak menggunakan kondom melainkan prilaku seks bebas.
“Kampanye penggunaan kondom untuk pelaku seks beresiko, seolah justru berkata silakan melakukan seks beresiko asal pakai kondom. Program kondomisasi justru menjadi bumerang akan maraknya sex bebas,” kata Abril menjelaskan hasil kajian mereka kepada KabarKampus, Kamis, (05/12/2013).
Ia juga menjelaskan, bahwa kondom tidak mampu secara efektif menangkal penularan virus HIV/AIDS. Seperti yang disampaikan J. Mann (1995) dari Harvard AIDS Institute yang menyatakan bahwa tingkat keamanan kondom hanya tujuh puluh persen.
Menurutunya, dapat diumpamakan bahwa besarnya sperma seperti ukuran jeruk garut, sedangkan kecilnya virus HIV/AIDS seperti ukuran titik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegagalan kondom untuk program Keluarga Berencana saja mencapai dua puluh persen, apalagi untuk program HIV/AIDS.
“Maka akan lebih besar lagi tingkat kegagalannya,” ungkap Abril.
Lebih jauh lagi Abril menjelaskan, bahwa mereka curiga Pekan Kondom Nasional ini merupakan program titipan dari para pebisnis kondom, agar selalu membeli kondom dan menggunakannya saat berhubungan seks.
Selain itu menurut Abril, digelarnya Pekan Kondom Nasional ini juga merupakan Anggaran dana Kemenkes yang harus dihabiskan setiap akhir tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media bahwa kebijakan PKN ini menggunakan anggaran dana sebesar 25 Milyar Rupiah.
“Tidak adanya ide dan program kerja yang jelas kemungkinan menjadi landasan adanya kebijakan pembagian kondom ini,” jelasnya.
Menurut Abril, bagi mereka, PKN merupakan sebuah anomali di tengah maraknya pemerintah daerah membuat Perda khusus mengenai perzinaan, penyakit masyarakat dan prostitusi. Pemerintah daerah yang sekarang lagi bertarung memperjuangkan keselamatan penduduk daerahnya dari bahaya seka bebas dan berbagai perilaku prostitusi lainnya lewat penerapan sejumlah kebijakan, seakan berseberangan jauh dengan kebijakan pembagian kondom ini.
“Oleh karena itu, keputusan segenap elemen kampus FISIP UIN Jakarta menyatakan sikap Tolak Pekan Kondom Nasiona,” tegas Abril.
