Ahmad Fauzan Sazli
JAKARTA, KabarKampus – Setelah Reformasi, institusi TNI dan Polri, memang telah menyatakan untuk tidak berpolitik praktis secara kelembagaan, namun bukan berarti mereka telah sepenuhnya kembali ke barak.
Dimas Ramadhan, Komisi Politik PB HMI MPO mengingatkan untuk mewaspadai adanya campur tangan TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara atau institusi keamanan negara dalam pemilu 2014.
“Berdasarkan tinjauan historis, sikap ini tidak terlepas dari pengalaman Indonesia selama Orde Baru berjalan,” katanya, Senin, (10/02/2014).
Dimas menuturkan, pada masa orde baru institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam hal keamanan dan pertahanan justru menceburkan diri dalam urusan pemerintahan. Dalam pemilu 2014 mendatang, adanya beberapa nama mantan petinggi TNI dan Polri yang menduduki level elit di partai politik bukan tidak mungkin membawa pengaruhnya dalam berbagai kesatuan yang pernah dipimpinnya.
Selain itu, menurut Dimas penggunaan pengaruh mereka terhadap intitusi keamanan negara, baik secara kelembagaan mau pun individual, memunculkan beberapa kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Kekhawatiran itu menurut Dimas, adanya celah praktek transaksional antara politisi mantan militer dengan lembaga tempat ia berkarir sebelumnya, peluang adanya transaksi sebagaimana disebut di atas juga mengancam terpecahnya militer ke dalam faksi-faksi politik. Dayang ketiga, pada tingkat yang ekstrem, militer bisa saja merekayasa suatu kondisi anarki sosial apabila tujuan politiknya tidak tercapai pada pemilu nanti.
Oleh karena itu, HMI MPO mengajak masyarakat untuk mewaspadai bahaya yang bersifat laten di atas bukan hanya berlaku bagi TNI dan Polri, melainkan juga terhadap berbagai perangkat negara lainnya, seperti Birokrasi (termasuk kementerian, badan, dan komisi-komisi yang dibentuk oleh negara).[]
