Mega Dwi Anggeraeni
BANDUNG, KabarKampus – Relasi bisnis dan politik memiliki kaitan yang erat dalam pemilihan umum. Terutama pemilihan presiden yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
Hal ini disampaikan Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh, Direktur Program Transperency Internasional Indonesia (TII) dalam Kelas Inspirasional berjudul “Relasi bisnis dan Politik” di Wind Tunnel Kampus Universitas Parahyangan, Senin (24/2/2014).
Pria yang sudah 10 tahun berkecimpung di ICW ini menilai transaksi antara kelompok ekonomi dan kelompok politik akan membentuk konvigurasi pasca pemilu. Konvigurasi tersebut berupa kemudahan lisensi dan pemekaran usaha.
“Sekarang apa kepentingan pengusaha menyumbang ke partai politik selain untuk mendapat kemudahan lisensi dan pemekaran usaha?” tambahnya.
Dalam diskusi terbuka yang digelar Sorge Magazine, Transperency Internasional Indonesia (TII) Ibrahim Zuhdhi Fahmy Badoh, menjelaskan pentingnya mahasiswa mengkritisi isu ini.
“Kita bisa mengupayakan kontra parlementer yang bisa dilakukan mahasiswa, blogger dan pengguna media sosial,” ucapnya.
Sementara itu, Asep Warlan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, mengatakan bahwa memilih itu menjadi sangat penting. Hanya saja, ada empat cara yang harus dilakukan agar tidak salah memilih.
“Kenali orangnya, kenali programnya, bagaimana cara dia berkampanye, dan seberapa besar dana yang dia keluarkan untuk kampanye,” katanya.
Ia menjelaskan, keempat hal itu penting dilakukan, agar negara memiliki pemimpin yang benar. Dan jika negara tidak memiliki pemimpin maka kekacauan akan terjadi.
“Jika tidak memiliki pemimpin, negara bisa diambil alih oleh tentara atau mahasiswa. Tetapi tentara lah yang memiliki potensi untuk mengambil alih negara. Jadi kita memang tidak memiliki pilihan lain kecuali memilih,” ujarnya.[]
